MONITOR, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diancam akan diinterpelasi oleh mitra kerjanya. Namun hal itu tak membuat sedikitpun membuatnya gelisah. Orang nomor satu di Jakarta itu justru terkesan tidak mau menanggapi soal interpelasi tersebut.
Menurut Anies, kebijakan yang dikeluarkannya dalam pengelolaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk dalam penataan kawasan Tanah Abang, tujuannya agar bisa dinikmati semua lapisan masyarakat.
“Saya kira tidak ada masalah dengan kebijakan yang saya keluarkan. Semua tujuan untuk masyarakat Jakarta. Jadi saya gak komentarlah soal interpelasi,” kata Anies di kantor PT MRT, Jalan MH Thamrin, Kav 59, Jakarta Pusat, Kamis (25/1).
Anies juga merasa kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan telah sesuai peraturan dan tidak melanggar undang-undang dan peraturan daerah yang sudah ada. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menandaskan alih-alih melemparkan wacana interpelasi, DPRD diminta mendukung kebijakannya.
“Semua yang kita lakukan kita rujuk semua peraturan yang ada, baik peraturan perundangan, baik peraturan daerah. Mereka yang memikirkan orang kebanyakan harusnya malah mendukung. Tapi kita lihat saja,” tandasnya.
Wacana interpelasi pertama kali dihembuskan dua fraksi di DPRD yakni Fraksi PDIP dan Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem). Ketua Fraksi Nasdem Bestari Barus menilai kebijakan Anies dalam penataan PKL Tanah Abang Pemprov DKI keliru.
Bestari menilai kebijakan Anies dapat berujung interpelasi bahkan hak angket. Bestari melemparkan wacana tersebut saat menerima perwakilan sopir angkot yang berunjukrasa beberapa waktu lalu.
