MONITOR, Jakarta – Fraksi Gerindra Jakarta menyatakan tidak akan menghalang-halangi langkah politik yang akan dilakukan koleganya, yakni PDIP dan Nasdem, yang akan melakukan hak interpelasi terhadap kebijakan Gubernur Jakarta Anies Baswedan.
Kebijakan yang dimaksud adalah menjadikan jalan Raya Jati Baru untuk tempat berjualan para PKL Tanah Abang dan mempersilahkan becak beroperasi di Ibukota.
"Silahkan hak interpelasi jalan. Tidak ada hak Gerindra untuk melarang-larang," tegas Wakil Ketua DPRD Jakarta Mohammad Taufik kepada Monitor.
Hanya saja ditegaskan Taufik, jangan sampai gara-gara interpelasi ini citra lembaga DPRD sebagai wakil rakyat jadi rusak.
"Jadi rusak dong. Masa sebagai wakil rakyat kami nanti di cap sebagai wakil rakyat yang tidak pro dengan masyarakat kecil," pungkasnya.
Menurut Taufik, semua kebijakan Anies adalah kebijakan pro rakyat yang memang harus didukung.
"Harus persoalan tower yang ilegal yang dipersoalkan. Karena kalau persoalan tower itu jelas yang dirugikan itu adalah Pemprov Jakarta.
MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat kompetensi dan pelindungan pekerja sebagai respons terhadap…
MONITOR, NTT - Kementerian Agama menyalurkan bantuan berupa 1.000 school kit dan 16 Temporary Learning Space…
MONITOR, Jakarta - Dalam upaya memperkuat kerja sama akademik internasional dan pemahaman lintas budaya, Universitas…
MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa bumi…
MONITOR, Jakarta — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI memfasilitasi mediasi antara mitra pemasaran selaku…
MONITOR, Medan — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) memperkuat ekosistem kewirausahaan melalui…