AS Potong Dana Bantuan Palestina Sebesar 870 Milliar

MONITOR, Washington – Pemerintah AS resmi memotong dana bantuan untuk Palestina sampai lebih dari setengah jumlah awal yang diberikan.

Dilansir smartgram. Departemen Luar Negeri AS mengumumkan bahwa AS akan membekukan dana sebesar 65 juta dolar AS (Rp 870 miliar), setengah dari jumlah dana yang digelontorkan negara itu untuk disumbangkan ke Palestina.

Meski demikian, AS akan tetap menyediakan dana sebesar 60 juta dolar AS (Rp 800 miliar) untuk diberikan pada Agensi Pekerjaan dan Pemulihan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Departemen Luar Negeri AS beralasan bahwa pihaknya masih butuh mengevaluasi kinerja UNRWA sebagai badan PBB yang menangani Palestina.

"Keputusan ini tidak dimaksudkan untuk menghukum pihak lain. Inilah saatnya negara-negara maju lain mengambil peran untuk memajukan keamanan dan stabilitas Timur Tengah," demikian pernyataan juru bicara Deplu AS, Heather Nauert.

Pemotongan dana bantuan oleh AS ini menuai kritik dari berbagai pihak, terutama dari pihak PBB dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengaku bahwa dirinya masih belum mengetahui soal adanya rencana pemotongan dana bantuan dari AS.

Namun, hal tersebut dikatakan Guterres "mengkhawatirkan" karena berpengaruh besar terhadap stabilitas di Timur Tengah.
Komisaris Jenderal UNRWA Pierre Krähenbühl mengatakan, pemotongan kontribusi dana dari AS dapat "mengancam perkembangan sumber daya manusia di Timur Tengah".

Sedangkan, dari pihak Palestina, seorang pejabat PLO, Wasel Abu Youssef, mengkritik keputusan tersebut sebagai upaya AS untuk mengabaikan hak-hak warga Palestina.

Youssef menilai, pemotongan dana tersebut ada kaitannya dengan pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Keputusan untuk memotong dana bantuan ini menyusul ancaman Trump untuk memutus dana bantuan AS ke Palestina.

Dikutip dari Tribunnews, dalam sebuah cuitan di Twitter pada 2 Januari lalu, Trump kembali mengungkit soal Pakistan yang menurutnya telah merugikan AS dan tak pantas diberikan tunjangan dana bantuan.