Sebelum Tunjuk Ketua DPR, Pengamat Sarankan Golkar Minta Masukan KPK

MONITOR, Jakarta – Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, hari ini dikabarkan akan mengumumkan nama yang dipercaya menjadi ketua DPRI-RI dari Golkar. Ada lima nama yang masuk bursa Ketua DPR-RI, yaitu Zainudin Amali, Agus Gumiwang, Aziz Syamsuddin, Bambang Soesatyyo dan Titiek Soeharto

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif EmrusCorner, Emrus Sihombing mengatakan sebagaimana kerapkali  dikumandangkan oleh Airlangga, bahwa Golkar di bawah kepemimpinannya adalah Golkar “Bersih”. 

"Branding ini, tampaknya juga mampu mengangkat elektabilitas partai ini. Belum lama berselang setalah pengangkatan Airlangga menjadi Ketum Golkar, elektabilitas Golkar meningkat sangat signifikan," terang Emrus melalui keterangan tertulis yang diterima Monitor, Senin (15/1).

Untuk memperkuat dan menjaga elektabilitas Golkar kurang dari dua tahun ke depan, lanjut Emrus dari lima nama kandidat ketua DPR-RI, sebaiknya Ketum Golkar memilih yang tidak memiliki peluang menjadi “pasien” di KPK kelak di kemudian hari. Untuk itu, rekam jejak dari kelima kandidat tersebut harus menjadi kemutlakan bagi AH menentukan siapa yang lebih bersih untuk layak menjadi ketua DPR-RI. 

"Syarat bersih ini menjadi keharusan menetapkan sosok yang duduk sebagai Ketua DPR dari Golkar. Bila tidak, Golkar akan mengalami persoalan yang sama sebagaimana yang terjadi pada Ketua DPR-RI, SN. Golkar, jangan sampai dirundung masalah lagi, karena perilaku koruptif dari elit partai," imbuh Emrus.

Supaya hal tersebut tidak terulang, sebelum Ketum Golkar menetapkan siapa yang akan menjadi Ketua DPR-RI dari Golkar, sebaiknya meminta masukan dari KPK, kepolisian dan Kejakasaan. Masukan tersebut harus menjadi dasar penentuan Ketua DPR-RI. 

"Setelah itu diperoleh, sebaiknya Ketum Golkar membuat fakta integritas dengan bakal Ketua DPR-RI yang berisi, jika kelak menjadi tersangka dalam kasus pidana apapun, tentu termasuk dugaan perilaku koruptif, wajib baginya mundur secepat mungkin, agar tidak menjadi beban Golkar," tutup Emrus