Dua Kejanggalan Dibalik Kebijakan Impor Beras

MONITOR, Jakarta – Kebijakan pemerintah melakukan impor beras 500 ton dari Vietnam dan Thailand mengundang kritikan tajam dari berbagai kalangan. Hal itu karena kebijakan muncul di saat panen raya tengah berlangsung.

Pro kontra impor beras pun menuai kecurigaan dari Edhy Prabowo, Ketua Komisi IV DPR RI. Ia menganggap, impor beras di saat persediaan beras nasional stabil adalah hal yang tak wajar.

"Buat saya, langkah pemerintah ini menimbulkan banyak kejanggalan dan tanda tanya,” kata Edhy.

Pertama, ia melihat statemen Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang pernah mengatakan tidak akan melakukan impor beras setidaknya hingga pertengahan 2018 karena produksinya mencukupi.

Kedua, lanjut Edhy, pemerintah memiliki serapan beras 8-9 ribu ton per hari. Bahkan di beberapa daerah mengalami surplus beras. Sehingga bagi Edhy, kebijakan Impor beras adalah bentuk mengkhianati petani Indonesia.

“Saat musim kemarau beberapa waktu lalu pemerintah berani tidak melakukan impor beras. Namun kenapa di saat kondisi iklim sedang normal seperti sekarang ini malah melakukan impor beras besar-besaran? Ada apa di balik semua ini?,” tandas politisi Gerindra ini.

Perlu diketahui, wacana impor beras akan dilakukan di akhir Januari 2018. Kebijakan ini mencuat melalui Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, yang menyebut stok beras pemerintah saat ini di Bulog hanya sekitar 900 ribu ton. Angka tersebut dikatakannya tidak cukup untuk mengamankan stabilitas harga, sebelum musim panen datang sekitar Februari-Maret mendatang.