Sandiga Ultimatum Kemendag terkait Kebijakan Impor Beras

MONITOR, Jakarta – Rencana pemerintah pusat yang akan mengimpor beras untuk mengatasi kenaikan harga beras, cukup mengagetkan Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno. Sandi mengaku khawatir adanya impor beras tersebut bisa berdampak pada ketidakstabilan harga beras.

"Saya khawatir nanti ada distorsi harga," ungkap Sandi, di Balaikota, Jumat (12/1).

Sandi mengaku, pihaknya sudah mendapatkan laporan bahwa akan ada impor beras sebanyak 500 ribu ton. Dari angka sebesar itu, kata dia, sudah ada 100 ribu hingga 120 ribu ton beras yang masuk ke Indonesia. Angka itu menurut dia sangatlah besar.

Sandi pun memahami, bahwa impor itu dilakukan karena disinyalir minimnya suplai beras dan tidak lancarnya distribusi beras.

Namun dia sangat ingin membuat suplai beras untuk warga ibukota tercukupi. Karenanya, Sandi meminta Kementerian Perdagangan untuk melibatkan Pemprov DKI dalam hal distribusi salah satu kebutuhan pokok masyarakat itu.

"Kita ingin dilibatkan, Pemprov DKI dan BUMD DKI ingin dilibatkan. Karena kita tidak ingin membanjirnya suplai yang rencananya masuk ke Jakarta 100 ribu akan mengakibatkan distorsi harga. Jadi kita ingin harga stabil. Kasihan petani, kasihan pedagangnya kalau harga tiba-riba (harga) anjlok. Jadi itu yang kita sikapi. Kita ingin semua ikut saling membantu," tegasnya.

Konkretnya, lanjut politisi Partai Gerindra ini, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita melibatkan Food Station dan PD Pasar Jaya.

"Karena nanti ini outletnya juga melewati Pak Arief (Direktur Utama PD Pasar Jaya Arief Nasrudin). Jadi kalau kita ga ada koordinasi, susah. Ini yang kita sampaikan, jangan hanya kita dipakai untuk sebagai bemper di depan. Tapi kita mau dilibatkan," tekan Sandi.

Sandi pun mengaku sejauh ini sudah menghubungi Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Amran pun katanya sangat mendukung ide tersebut.

"Kita tunggu langkah-langkah Pak Amran untuk merangkul kami. Karena ini butuh sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu yang kamu harapkan. Jangan sampai kita tidak berkoordinasi, jangan sampai kita memberatkan warga dan pedagang kecil," pungkasnya.