Beras Mahal karena Regulasi di Tahap Peredaran dan Pengawasan Dinilai Belum Maksimal

MONITOR, Jakarta – Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko angkat bicara terkait mahalnya Harga beras di pasaran ditengah kondisi stok dan pasokan yang ada cukup. Menurut Mantan Panglima TNI tersebut harus ada perbaikan menyeluruh terkait aturan main tata niaga beras.

"Yang terpenting adalah regulasinya. Regulasi di tahap peredaran beras dan pengawasannya belum maksimal. Kalau semua sudah di-brand sejak awal tentu tidak akan begini," kata Moeldoko dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (11/1).

Moeldoko menambahkan, pemerintah juga harus membenahi sektor hulunya. Salah satunya masalah masalah akses permodalan bagi petani. Selain harus jelas dari mulai budidaya, pasca panen, hingga tata niaga atau proses penjualan.

"Petani itu hanya memperoleh keuntungan kurang dari Rp 2 juta setiap bulannya. Itu terlalu kecil. Padahal petani itu harus minimum menghasilkan 7 ton, sehingga persoalan modal jadi yang pertama. Selain masalah modal, subsidi benih juga harus menjadi perhatian pemerintah," tegasnya.

Masalah ini, lanjut Moeldoko, juga bisa disebabkan karena proses distribusi benih dan pupuk yang tidak bagus. Pada saat petani butuh pupuk tapi barangnya tidak ada, kalau pun ada barangnya terlambat.

"Ini yang sering terjadi dan keluhan petani ini ada di mana-mana. Menurut saya perlu dievaluasi distribusinya. Kalau memang ini tidak bisa diuntungkan besar kepada para petani, mungkin perlu dicek lagi apakah perlu subsidi pupuk diberikan saat kapan dan harga yang ditetapkan," tuturnya.

Moeldoko menilai, subsidi sebaiknya dialihkan ketika pasca panen. Contohnya dengan membeli gabah hasil panen para petani. Misalnya, harga gabah yang semula dipatok Rp 3.700 per kilogram, dibeli pemerintah dengan harga Rp 5.000 sampai Rp 6.000 per kilogram.

"Dengan begitu, uang pemerintah bisa dirasakan langsung oleh petani. Karena justru yang diinginkan oleh para petani adalah melindungi harga pasca panen. Sebenarnya bagi para petani sepanjang dia bisa men­jual setinggi-tingginya harga itu sangat nikmat bagi dia," papar dia.

Moeldoko menambahkan, subsidi benih dan pupuk yang jumlahnya Rp 31 triliun akan lebih bagus bila dialihkan ke harga gabah yang lebih baik. Sehingga pendapatan petani ada peningkatan. Daripada tidak menikmati, mending harganya yang diperbaiki saat panen.

"Saya sebagai ketua HKTI tidak mau dong petani saya menderita. Petani itu jangan miskin, harus kaya. Makanya saya usulkan subsidinya bukan di awal, tetapi di akhir, yaitu sub­sudi harga besar, misalnya dari harga Rp. 3.500, naik disubsidi menjadi Rp 4.500 atau Rp 5.000. Dengan begitu, petani akan se­makin sejahtera," harapnya.