KLHK gandeng Muhammadiyah Kelola Kehutanan dan Lingkungan Hidup

MONITOR, Jakarta – Setelah bersilaturahmi dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di penghujung tahun 2017 lalu, di awal tahun 2018 ini, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya beserta seluruh pejabat Eselon I KLHK dan Penasehat Senior Menteri LHK berkunjung ke kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya – Jakarta, Senin (8/1).

Kedatangan Menteri LHK diterima langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir, Sekretaris Umum Abdul Mu'ti, Ketua Bidang Lingkungan Hidup Hajriyanto beserta jajaran lainnya. Selain menggelar diskusi, pada kesempatan tersebut juga membahas penguatan kerja sama sebelumnya dan rencana kerjasama bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kedepan.

"Kami datang dan berharap dapat catatan-catatan dan masukan dari Muhammadiyah, walaupun sebelumnya sudah sering bekerjasama namun kedepan perlu ditingkatkan", kata Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya Bakar.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Muhammadiyah adalah lembaga dakwah mitra pemerintah yang bergerak di bidang Amar Makruf, Nahi Mungkar (mengajak pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran).

Sejak tahun 2000, lanjut Haedar Muhammadiyah sudah bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan mempunyai Majelis Lingkungan yang konsern mengurusi lingkungan hidup. Muhammadiyah juga ikut melaksanakan program-program pro-lingkungan.

“Kami sudah melakukan pelatihan mubaligh lingkungan, dan sudah beranggotakan 1.000 orang. Selain itu, ada Program Audit Lingkungan Mandiri Muhammadiyah (ALiMM) untuk bangunan ramah lingkungan, serta pengembangan sekolah hijau green school”, jelas Haedar. 

Ditempat yang sama Pimpinan Aisyiah, Siti Noordjannah Djohantini, mengatakan bahwa Aisyiah sudah punya beberapa kegiatan yang diusulkan, antara lain Program Siti, yang akan dilaksanakan oleh anggota Aisyiah untuk meningkatkan penghasilan keluarga dalam memanfaatkan lahan pekarangan dan kebun mereka serta potensi perempuan dalam mendukung program perhutanan sosial.

Kedepan, Muhammadiyah sangat tertarik untuk ikut membantu menjalankan program KLHK, salah satunya program Perhutanan Sosial dan Tora. "Kami sangat optimis dengan kerja sama yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat luas misalnya program redistribusi lahan", ucap Haedar. 

Muhammadiyah selaku lembaga civil society terbesar di Indonesia dengan ribuan sekolah serta ratusan ribu alumninya, diharapkan Siti Nurbaya dapat memberikan masukan dan saran konstruktif serta aksi nyata di lapangan dalam pengelolaan lingkungan dan kehutanan. Saat ini Muhammadiyah memiliki lebih dari 20.000 Taman Kanak-Kanak dan 68.000 Ha tanah wakaf yang tersebar di seluruh Indonesia. 

"Masukan dan saran-saran akan ditindaklanjuti, dan untuk program kerjasama dibidang perhutanan sosial, pengelolaan sampah dan persoalan lingkungan lainnya yang telah ada dengan Muhammmadiyah akan disempurnakan, untuk menggerakkan pemberdayaan masyarakat serta Muhammadiyah perlu dukungan akses dari pemerintah. Oleh karenanya, penting untuk melakukan kerjasama selanjutnya" tutup Siti.