Categories: BERITAMEGAPOLITAN

Diresmikan Anies, Pasar Mayestik Resmikan Pembayaran Non Tunai

MONITOR, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, mendukung upaya digitalisasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan penerapan sistem pembayaran non tunai (cashless) yang bekerja sama dengan salah satu operator seluler nasional di Pasar Mayestik, Kebayoran Baru. 

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, selain mempermudah pembayaran, digitalisasi akan lebih mendorong pengembangan pelaku usaha UMKM.

"Mulai sekarang kita bisa menggunakan pembayaran digital untuk kegiatan transaksi di pasar ini. Kita berharap UMKM bisa mengembangkan usahanya," ujar Anies, usai soft launching Jakmikro dan T-cash di Pasar Mayestik, Selasa (19/12).

Dikatakan Anies, tren ekonomi dunia saat ini sudah mengarah pada sistem pembayaran cashless. Karena itu, kondisi ini harus diantisipasi tidak hanya oleh pengusaha besar tapi juga para pelaku UMKM.

Dia berharap, pembayaran menggunakan sistem cashless dapat meningkatkan kenyamanan pengunjung. Sehingga, masyarakat akan semakin tertarik untuk berkunjung dan bertransaksi di Pasar Mayestik.

"Pembeli bisa belanja menggunakan handphone yang sudah terdaftar. Pe dagang akan bisa mengelola manajemen keuangan lebih rapi karena uang masuk dan keluar terekam dengan baik," tandasnya.

Recent Posts

Pengasuh Pesantren se-Kabupaten Brebes Deklarasikan Komitmen Anti Kekerasan Seksual

MONITOR, Brebes - Ratusan pengasuh pondok pesantren se-Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, mendeklarasikan komitmen bersama mewujudkan…

16 menit yang lalu

Kebuntuan Arah Pembangunan Indonesia di Tengah Distorsi Program Populis dan Keterpurukan Moneter

Oleh:Ramadhan, M.A.(Ketua PB PMII Bidang Ekonomi dan Investasi) Pemerintahan era baru selalu datang dengan janji…

11 jam yang lalu

Benarkah Hantavirus Bisa Jadi Pandemi Baru? Ahli Epidemiologi UIN Jakarta Beri Penjelasan dan Imbauan Penting

MONITOR, Ciputat – Kemunculan informasi mengenai Hantavirus yang ramai diperbincangkan di media sosial memunculkan kekhawatiran…

12 jam yang lalu

55 Juta Peserta BPJS Tak Aktif, Komisi IX DPR Minta Tunggakan Iuran Rakyat Miskin Segera Diputihkan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti pengelolaan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan…

14 jam yang lalu

UU Polri Atur Penguatan Peran Kompolnas, Legislator: Dukung Pengawasan Eksternal Bagi Kepolisian

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meyakini Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas…

15 jam yang lalu

Komisi XI DPR: UU P2SK yang Baru Perkuat Tata Keuangan RI di Tengah Kemajuan Zaman

MONITOR, Jakarta - DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan…

15 jam yang lalu