MONITOR, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendukung langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang berencana mencabut izin operasional Diskotek MG, di Jakarta Barat pasca penggerebekan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN), Minggu (17/12) kemarin.
"Jadi itu sudah bukan lagi tempat memakai, tapi pembuat sekaligus diduga sebagai pabrik narkoba. Memang sudah seharusnya ditindak tegas," ujar Darussalam, Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin (18/12).
Menurut Darussalam, untuk mencabut izin diskotek tersebut, Pemprov DKI Jakarta tidak perlu menunggu temuan kedua narkoba sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisataan.
"Ini bukan penemuan kasus biasa. Kami merekomendasikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mencabut izinnya segera," tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno meminta Diskotek GM yang berada di Jalan Tubagus Angke, Jakarta Barat tidak hanya ditutup, melainkan sekaligus dicabut izinnya.
"Bukan hanya ditutup, segera dicabut izinnya," tandasnya.
MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat kompetensi dan pelindungan pekerja sebagai respons terhadap…
MONITOR, NTT - Kementerian Agama menyalurkan bantuan berupa 1.000 school kit dan 16 Temporary Learning Space…
MONITOR, Jakarta - Dalam upaya memperkuat kerja sama akademik internasional dan pemahaman lintas budaya, Universitas…
MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa bumi…
MONITOR, Jakarta — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI memfasilitasi mediasi antara mitra pemasaran selaku…
MONITOR, Medan — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) memperkuat ekosistem kewirausahaan melalui…