Perbaiki Persepsi Masyarakat, Menkeu Minta Ditjen Pajak Bisa Seperti KPK

MONITOR, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani menginstruksikan pada Direktorat Jenderal Pajak untuk memperbaiki persepsi masyarakat terhadap institusi pajak agar menjadi lebih positif, khususnya terkait dengan upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

 

Pernyatan Menkeu Sri Mulyani ini disampaikannya saat menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Internasional yang diselenggarakan di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (5/12). 

"Ditjen Pajak masih perlu perbaiki posisi mereka dari sisi persepsi bahwa mereka adalah institusi yang sangat anti korupsi , kalau perlu harus radikal," ujar Sri Mulyani saat memperingati Hari Anti Korupsi Internasional di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (5/12).

 

Menkeu mencontohkan lembaga anti-rasuah seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki persepsi positif dari masyarakat sehingga masyarakat merasa memiliki institusi tersebut dan mendukung penuh tugas KPK dalam memberantas korupsi.

 

"Mungkin Ditjen Pajak harus belajar dari KPK, bagaimana mereka mencapai reputasi yang sekarang sehingga seluruh rakyat ikut menjaganya," pesannya.

Sri Mulyani mengingatkan, Ditjen Pajak adalah institusi negara yang sangat penting bagi keberlangsungan berjalannya roda ekonomi negara, khususnya dalam tugas mereka mengumpulkan penerimaan pajak.

 

"Republik ini ditentukan oleh institusi ini. Sekitar 85 persen penerimaan negara berasal dari pajak," ujar Sri Mulyani.

 

Menurut Sri Mulyani, ked depan ia berharap Ditjen Pajak dapat mencegah terjadinya korupsi dari dalam internal DJP sendiri. Ia menegaskan, korupsi bukan sekedar tidak menerima suap dalam bentuk apapun, tapi juga upaya mencegah terjadinya korupsi dengan membentuk lingkungan yang dapat meminimalisasi terjadinya praktek-praktek semacam KKN.

 

"Ditjen Pajak harus mencegah korupsi mulai dari diri sendiri. Harus dibuat SOP supaya godaan itu menjadi minimal," pungkas Sri Mulyani yang menjadi Menkeu dua era kepemimpinan, yaitu presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo saat ini.