MONITOR, Purwakarta – Pemkab Purwakarta bersama Polres setempat telah menandatangani nota kesepahaman terkait sistem pencegahan korupsi terhadap penggunaan dana desa, Rabu (29/11) lalu. Kesepakatan tersebut mencakup sistem perencanaan hingga manajerial keuangan yang baik.
Menjelaskan nota kesepahaman tersebut Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi mengatakan, perencanaan dan manajerial keuangan yang baik dapat terwujud salah satunya dengan pembuatan rekening yang harus dimiliki setiap pemerintah desa. Dimana rekening tersebut nantinya akan menjadi acuan untuk arus kas seluruh dana yang berputar di desa, terutama dana desa.
"Kepala desa tidak boleh menggunakan rekening pribadi. Harus rekening desa. Ini menjadi acuan arus kas desa, sehingga semua terpantau dengan baik melalui sistem perbankan," kata Dedi Mulyadi dalam keterangan pers, Sabtu (1/12).
Dengan begitu, lanjut Dedi, prilaku koruptif pada semua tingkatan dapat dicegah, terutama dalam konteks aparat desa.
Dalam kesempatan tersebut Dedi juga menekankan bahwa prilaku koruptif terhadap dana APBD maupun APBN tidak dibenarkan.
“Penggunaan dana desa harus tepat sasaran mulai dari perencanaan dan pelaksanaannya," pungkasnya.
Sugiyono, M.IP Kasubtim Kemahasiswaan, Subdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Kementerian…
MONITOR, Jakarta — Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.…
MONITOR, Jeddah - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Republik Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Arab…
MONITOR, TANGSEL – Program Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta…
MONITOR, Yogyakarta - Sepuluh tim dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) beradu inovasi dan…
MONITOR, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menugaskan pengawas ketenagakerjaan berkoordinasi dan mengawal pelaksanaan kesepakatan…