Mengadopsi Deklarasi Bali, Sidang Pleno APA ke-10 Hasilkan ‘Istanbul Declaration’

MONITOR, Istanbul – 

Sidang Pleno Asian Parliamentary Assembly (APA) ke-10 di Istanbul Turki resmi ditutup pada 23 November 2017. Dihadiri oleh 29 negara sidang Pleno APA menelurkan 'Istanbul Declaration' dan 24 resolusi dari empat Standing Committee (komisi). 'Istanbul Declaration' ini mengadopsi 'Bali Declaration' mengenai Sustainable Development Goals (SDGs). 

"Alhamdulillah deklarasi Bali tentang SDGs, masuk menjadi keputusan akhir di sidang APA Istanbul. Sebuah capaian diplomatik yang kita harus syukuri dan kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh' Ucap Wakil Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar selepas acara penutupan Sidang Pleno APA pada hari Jumat (24/11).

Legislator asal Jawa Timur ini menjelaskan, dengan diadopsinya Deklarasi Bali dalam Deklrasi Istanbul menunjukan keseriusan parlemen APA dalam mendukung pelaksanaan tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

"Forum ini mengadopsi Deklarasi Bali yang mencerminkan komitmen penuh parlemen dunia untuk sadari SDGs. Indonesia menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan parlemen Asia atas partisipasi aktif dan dukungan mereka terhadap isu SDGs."

Rofi menjelaskan, 'Istanbul Declaration' yang menjadi kesepakatan utama pada sidang pleno APA kali ini disusun bersama oleh seluruh parlemen anggota APA yang hadir di Istanbul. Sidang Pleno APA juga telah menghasilkan 24 resolusi dari empat Standing Committee (komisi). 

Adapun keempat komisi tersebut adalah Komisi Politik, Komisi Sosial dan Budaya, Komisi Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan serta Komisi Staf dan Regulasi Keuangan. Sidang juga menyepakati masuknya organisasi Parlemen CIS dan TURKPA (Turkish Speaking Parliament) sebagai observer pada APA.

Sebelumnya, usulan Indonesia juga masuk pada 5 draf resolusi pada Komisi Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan. Delegasi Indonesia yang hadir dalam sidang tersebut, Rofi Munawar (Wakil Ketua BKSAP/F-PKS) menyampaikan usulan Indonesia untuk mendorong energi baru dan terbarukan sebagai pengganti energi fosil, mendorong kesetaraan gender dalam program pemberantasan kemiskinan, mengusulkan kerjasama yang erat antar negara-negara Asia dalam menghadapi kebijakan proteksionisme yang dijalankan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump serta mendorong masuknya “Bali Declaration” sebagai panduan bagi parlemen dalam merealisasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Sebagaimana diketahui, di World Parliamentary Forum on Sustainable Development yang diselenggarakan di Bali, Indonesia, pada tanggal 6-7 September 2017 telah dihasilkan Deklarasi Bali untuk mencapai agenda 2030 melalui Pembangunan Inklusif sebagai dokumen hasil forum parlementer dunia untuk pembangunan berkelanjutan.