Dosen UIN Jakarta: Pengarusutamaan Disabilitas Sangat Penting

MONITOR, Jakarta – Pemerintah Australia telah lama menerapkan konvensi internasional mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Hal ini dikemukakan Dr. Karen Soldatic, ilmuwan dari Australian Western University.

Karen menjelaskan, pendidikan inklusif ini tidak hanya memperhatikan infrastruktur untuk orang-orang disable saja, melainkan juga memperhatikan sistem kurikulum, metode pembelajaran, dan semua fasilitas yang mendukung pembelajaran. 

"Keberhasilan inklusi sosial diantaranya karena masyarakat telah memiliki kesadaran terhadap penyandang disabilitas," ujarnya dalam dialog konferensi internasional di Hotel Grand Dhika, Jakarta Selatan, Rabu (22/11).

Sementara itu di Indonesia, prevalensi disabilitas provinsi masih di kisaran antara 6,41 persen sampai 18,75 persen. Tiga provinsi dengan tingkat prevalensi tertinggi adalah Sumatra Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan. 

Hal demikian diungkapkan Dosen UIN Jakarta Dr. Napsiyah Ariefuzzaman. Ia menyatakan, disability mainstriming sangat penting jika diintegrasikan oleh pemerintah, lembaga non pemerintah, lembaga pelayanan sosial, lembaga pendidikan, dan lembaga lainnya. 

“Belajar dari suksesnya program pengarusutamaan gender yang dilakukan secara serentak, integratif dan kooperatif antara stakeholder, saya meyakini program pengarusutamaan disabilitas ini juga dapat berhasil, sehingga kita dapat memberi ruang yang sama kepada para penyandang disabilitas atau difable di setiap sendi kehidupan baik pendidikan, sosial, dan politik,” ucapnya menjelaskan. 

Perlu diketahui, konferensi internasional ini diselenggarakan Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FIDKOM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan The Institute for Religion, Politics, and Society (IRPS), Australian Catholic University (ACU) dan The Institute for Culture and Society at University of Western Sydney dan The Asia Foundation (TAF).