Categories: BISNISEKONOMI

Pada Libur Akhir Tahun, Okupansi Hotel di Yogyakata Diprediksi Naik 10 Persen

MONITOR, Yogyakarta – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia DIY memperkirakan rata-rata okupansi hotel saat libur akhir tahun mengalami kenaikan sekitar 10 persen. 

"Di DIY, ada dua kali `peak season`, yaitu saat libur Lebaran serta saat libur Natal dan tahun baru atau libur akhir tahun. Oleh karenanya, kami perkirakan okupansi hotel pun mengalami kenaikan sekitar 10 persen," kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Istidjab Danunagoro di Yogyakarta, Minggu (19/11), seperti dilansir Antara.

Saat ini, lanjut Istidjab, sudah ada peningkatan reservasi hotel di sejumlah hotel di DIY untuk libur akhir tahun. Bahkan, reservasi untuk hotel di kawasan Malioboro sudah mencapai sekitar 80 persen atau sekitar 60 persen untuk hotel di luar kawasan Malioboro.

Menurut dia, pemesan kamar untuk libur akhir tahun berasal dari warga di berbagai kota, seperti Jakarta, Surabaya, dan Semarang, bahkan ada beberapa dari Yogyakarta yang ingin menghabiskan libur akhir tahun di hotel.

Pada libur akhir tahun, sejumlah hotel di DIY juga memberikan layanan khusus. "Kami tidak hanya menjual kamar saja, tetapi juga ada banyak kegiatan hiburan yang digelar untuk menarik tamu. Misalnya saja menyelenggarakan makan malam tahun baru, pertunjukan musik hingga `fashion show`," katanya.

Meskipun mengalami kenaikan okupansi, lanjut dia, namun jumlah hotel yang sudah cukup banyak di DIY juga berpengaruh terhadap okupansi di tiap hotel. 

"Karena `kue` dibagi rata, maka kenaikan okupansi di tiap hotel tidak terlalu besar," kata Istidjab yang berharap pemerintah daerah, khususnya Kota Yogyakarta meneruskan moratorium izin pembangunan hotel baru.

Di DIY saat ini terdapat 166 hotel berbintang dan 1.030 hotel nonbintang. Sekitar 60 persen hotel berada di Kota Yogyakarta dan sisanya berada di kabupaten lain di DIY.

Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan moratoroium izin pembangunan hotel baru hingga akhir 2017 dan PHRI DIY berharap moratorium dapat diperpanjang paling tidak hingga dua tahun ke depan.

Recent Posts

QUTB GLOBAL Serukan Konsolidasi Nasional: Kepentingan Bangsa Harus di Atas Segalanya

MONITOR, JAKARTA - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dinilai…

6 jam yang lalu

Ajak Publik Bijak Sikapi Dinamika Politik, Rektor UIN Jakarta: Utamakan Kepentingan Bangsa dan Stabilitas Nasional

MONITOR, Ciputat - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Asep Saepudin Jahar.,MA.,Ph.D…

17 jam yang lalu

Jadi Tuan Rumah Road to Aicis+ 2026, Pascasarjana UGM dan Kemenag Perkuat Kolaborasi Lintas Disiplin Hadapi Krisis Lingkungan

MONITOR, YOGYAKARTA – Krisis ekologis dan persoalan lingkungan kontemporer yang kian kompleks menuntut solusi nyata…

1 hari yang lalu

Tak Perlu Input Data Berulang, Ditjen AHU Kebut Integrasi Data Korporasi Nasional

MONITOR, Jakarta — Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum Republik Indonesia, menyelenggarakan…

2 hari yang lalu

Kementerian UMKM Fasilitasi Legalitas Usaha 1.000 Pengusaha Mikro di Tarakan

MONITOR, Tarakan – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperluas akses legalitas, pelindungan…

2 hari yang lalu

Kemnaker Raih Anugerah Anindhita Wistara Data 2026

​MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima Anugerah Anindhita Wistara Data 2026 Kategori Kementerian yang…

2 hari yang lalu