Categories: NASIONAL

Penyandraan dan Penyerangan Aparat di Papua bukan Kriminal Biasa

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyatakan penyanderaan warga sipil dan penyerangan terhadap aparat keamanan belakangan ini sudah tergolong tindakan terorisme, bukan kriminal biasa. Mereka melakukan penyanderaan warga sipil yang mengakibatkan munculnya rasa takut. Sehingga hal ini negara harus segera hadir dalam menumpas teroris tersebut agar tidak ada korban lagi.

“Selain itu mereka juga menyerang aparat keamanan. Ini jelas tindakan melawan negara. TNI harus maksimal melakukan penumpasan terhadap para teroris ini secara cepat dan cermat. Jangan sampai jatuh korban sipil lagi,” ujar Sukamta melalui rilis yang diterima, Jumat (17/11/2017).

Politisi PKS ini juga mendesak agar pemerintah secara tegas menaikkan status para pelaku kejahatan tersebut sebagai teroris. Dengan melihat respon tegas dan cepat pemerintah terhadap beberapa kasus belakangan ini yang dianggap mengancam keamanan bahkan pertahanan negara.

“Maka pemerintah harus konsisten juga di sini untuk menindak para teroris di Papua ini yang secara sangat jelas telah memperlihatkan perlawanan terhadap simbol negara yaitu aparat keamanan. Apalagi ini juga menyangkut nyawa ribuan warga sipil,” tegasnya.

Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme Pasal 6 yang berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Ia menginginkan agar kasus kejahatan terorisme di Papua tidak berkembang ke daerah lain. Hal ini harus segera dituntaskan agar tidak berlarut-larut persoalannya.

“Jangan sampai kejahatan terorisme di Papua ini berkembang dan berdampak lebih luas, karenanya harus ditumpas secepat mungkin sampai ke akar-akarnya,” tutup Sukamta. 

Recent Posts

Menaker: Hakim Ad Hoc PHI Jaga Kepastian Hukum

MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pertimbangan hakim yang adil dan jelas menjadi bagian…

3 jam yang lalu

Guru Besar UIN Jakarta: Rekognisi Pesantren Perlu Diikuti Afirmasi Anggaran

MONITOR, Jakarta - Rekognisi negara terhadap pesantren perlu diterjemahkan ke dalam afirmasi kebijakan dan anggaran…

3 jam yang lalu

Kementerian UMKM Perkuat Inkubator untuk Cetak Wirausaha Berkualitas

MONITOR, Surabaya – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya memperkuat…

13 jam yang lalu

Menag Berhentikan Prof. Muzakki sebagai Rektor UIN Surabaya

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar memberhentikan Prof. Akh. Muzakki dari tugas tambahan sebagai…

13 jam yang lalu

Wamenaker: Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Ditargetkan Oktober 2026

MONITOR, Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyatakan bahwa pemerintah dan DPR RI…

14 jam yang lalu

Rokhmin Dahuri: Swasembada Pangan Harus Menyejahterakan Petani

MONITOR, Jakarta - Capaian swasembada pangan tidak cukup diukur dari peningkatan produksi dan ketersediaan pangan…

1 hari yang lalu