Krisis Timur Tengah, Pemerintah Indonesia Pantau Keselamatan WNI

MONITOR, Jakarta – Lebanon semakin menjadi sorotan dunia pasca pengunduran diri Perdana Menteri Saad Hariri di tengah kemelut Arab Saudi. Sebab, kota ini digadang sebagai salah satu akses jalur keluar bagi wilayah Timur Tengah khususnya Suriah.

Berdasarkan data yang dilaporkan Kementerian Luar Negeri, jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di negara ini sekitar 155 orang. Jumlah ini merupakan akumulasi dari pelajar, mahasiswa serta keluarga staf Kedutaan Besar RI di Beirut, Ibukota Lebanon.

Terkait pergolakan di Timur Tengah, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemlu lalu Muhammad Iqbal memastikan pemerintah Indonesia akan terus memantau kondisi WNI disana. 

"Keamanan Lebanon tidak hanya penting bagi WNI yang berada di sana, tapi juga sekitar 1.000 WNI yang masih berada di Suriah karena saat ini Lebanon menjadi satu-satunya pintu keluar dari Suriah yang masih aman," ujarnya kepada wartawan, Minggu (12/11).

Berdasarkan data PWNI-BHI, saat terjadi konflik Suriah pada 2012-2014, sedikitnya 7.000 buruh migran Indonesia yang bekerja di sana dievakuasi ke Lebanon dan ditampung di KBRI Beirut sebelum diterbangkan kembali ke Indonesia.

Terkait konflik politik di Kawasan Teluk tersebut, Direktur PWNI-BHI menegaskan bahwa fokus utama pemerintah Indonesia adalah keselamatan para WNI sehingga Kemlu terus menjalin komunikasi dengan KBRI Beirut dan mengimbau mereka untuk tidak terlibat dalam aktivitas politik apapun.

Selain 155 warga sipil dan diplomatik, terdapat 1296 WNI anggota Pasukan Perdamaian PBB di bawah misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Ketegangan Lebanon dan Arab Saudi dipicu saling tuduh di antara keduanya telah mendeklarasikan perang. Faksi Hizbullah di Lebanon menuduh Saudi telah meminta Israel untuk menyerang negaranya, sementara pihak Saudi menuduh Lebanon telah menerima misil dari Iran untuk menyerang Riyadh melalui Yaman.