Novanto Tersangka, Pengamat: Konstalasi Politik Pilkada Jabar 2018 Berubah

MONITOR, Jakarta – Ditetapkannya kembali Ketua Umum Golkar Setya Novanto sebagai tersangka korupsi E-KTP oleh KPK memunculkan banyak spekulasi politik. Isu yang paling mengemuka adalah kemungkinan digelarnya Munaslub untuk mengganti ketua umum, berikutnya adalah isu perubahan daftar nama calon yang diusung dalam pilkada serentak 2018, termasuk Jawa Barat.

Demikian dikatakan oleh Pengamat Politik dari Stratakindo Institute Oktariana Soebardjo. Menurutnya penetapan tersangka kali ini tak mudah bagi Novanto untuk menghindar, hal itu juga akan berimbas pada urusan penting partai. “Saya rasa ini ajal yang tiba buat dirinya,” ujar Oktarina saat dihubungi media ini, Minggu (11/11).

Diketaui, pada penetapan tersangka pertama, Novanto tidak menghadiri pemeriksaan KPK dengan alasan sakit. Setelah ditetapkan tersangka dan akan diperiksa KPK, Novanto mengidap banyak penyakit dari vertigo hingga jantung. Oktarina menambahkan, bisa saja Novanto membuat alasan sakit permanen seperti presiden kedua Soeharto tetapi dia harus tanggung risiko mundur dari ketua umum Golkar, mundur dari Ketua DPR dan mundur dari semua aktivitas politik seumur hidupnya. “Saya rasa untuk kali kedua ini, Novanto akan menghadapi kasusnya dengan terpaksa, mau menghindar bagaimana lagi, kecuali alasan sakit permanen itu,” ujarnya.

Oktarina mengatakan, dengan ditahannya Novanto nantinya, maka dengan segala keputusan politik yang diambilnya termasuk keputusan veto atau hak prerogatif memutus calon gubernur yang akan diusung partainya akan terimbas. Menurut Oktarina, pendaftaran pasangan calon dalam pilkada serentak 2018 adalah pertengahan Januari 2018, ada waktu tersisa dua bulan, dalam politik dua bulan adalah masa yang amat lama sehingga keputusan apapun bisa berubah. “Jangan salah, jika nanti ternyata Novanto ditahan, ada banyak diperlukan tandatangan basah dirinya selaku ketua unum untuk surat rekomendasi DPP terkait pengusungan calon atau malah tadatangan langsung dirinya di depan KPUD jika ada pengurus DPD yang diberhentikan karena menolak keputusan DPP,” ujarnya.

Terkait kemungkinan terjadinya perubahan konstalasi di Pilkada Jabar, Oktarina menyarankan Golkar untuk merenung dan melakukan evaluasi politik menyeluruh. Jangan sampai Golkar pecah gara-gara gengsi politik. Jabar itu termasuk lumbung suara Golkar, kalau aspirasi DPD provinsi dan pengurus di level bawahnya diabaikan, bisa rusak itu lumbung. Oktarina meyakini, penetapan tersangka Novanto akan membuat keputusan Golkar mengusung Ridwan Kamil terganggu, jika tidak ditinjau kembali, mungkin saja akan terjadi gejolak politik. “Isu yang beredar di Jawa Barat itu sederhana sekali ternyata, RK diusung karena sahabatnya SN. Jadi saat SN ditetapkan kembali sebagai tersangka, banyak yang yakin SK akan berubah. Ya wajar saja,” pungkasnya.