MONITOR, Jakarta – Kedutaan Besar Georgia untuk Indonesia, Akaki Dvali, disambut baik oleh Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf dalam pertemuan chargé d'affaires.
Pada pertemuan itu, keduanya saling membahas peningkatan kerja sama parlemen kedua negara. Salah satunya, Georgia menginginkan adanya Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) antara Parlemen Indonesia dengan Parlemen Georgia.
“Untuk menindaklanjuti hal itu, kami bicarakan beberapa hal. Seperti agar GKSB ini dapat berfungsi untuk meningkatkan hubungan kerjasama kedua negara. Bahkan bukan untuk kedua negara, tapi juga kawasan, baik pasifik, maupun di Georgia,” ujar Nurhayati, usai pertemuan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/11).
Politisi F-PD itu menambahkan, kerja sama antar kedua negara itu bukan hanya antar parlemen, tapi juga people to people contact, exchange student (pertukaran pelajar), pengenalan budaya, hingga kebersamaan.
“Georgia sangat menghargai demokrasi di Indonesia. Saya juga katakan beberapa kali di forum internasional, bahwa Indonesia adalah the most democratic country on the world, dengan mayoritas penduduk Muslim. Georgia pun mengakui itu,” urai Politisi dapil asal Jawa Timur ini.
Dalam pertemuan itu juga dibahas mengenai krisis kemanusiaan dan bantuan kemanusiaan di seluruh dunia, termasuk di Rohingya, Myanmar. Georgia menyatakan keprihatinannya terhadap apa yang terjadi di Myanmar.
“Bahkan Georgia juga mengatakan, sudah saatnya pemerintah Myanmar menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya,” ujarnya.
MONITOR, Depok - Rangkaian sidang pleno Konferensi Cabang (Konfercab) V Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota…
MONITOR, Jakarta - Tujuh kepala pusat kajian kepesantrenan dari tujuh Universitas Islam Negeri (UIN) siap…
MONITOR, JAKARTA - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dinilai…
MONITOR, Ciputat - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Asep Saepudin Jahar.,MA.,Ph.D…
MONITOR, YOGYAKARTA – Krisis ekologis dan persoalan lingkungan kontemporer yang kian kompleks menuntut solusi nyata…
MONITOR, Jakarta — Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum Republik Indonesia, menyelenggarakan…