Categories: NASIONALPEMERINTAHAN

Era Digital, Aparatur Sipil Negara Harus Merubah Mindset

MONITOR, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengungkapkan bahwa saat ini Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mengubah mindsetnya seiring dengan perkembangan digital. Khusus kepada Pranata Komputer dalam Pemerintahan, Rudiantara mengajak untuk dapat mengubah proses bisnis dan mencari nilai tambah baru melalui TIK.

“Kita harus berubah, jangan komputer minded saja,” ujarnya saat menjadi Keynote Speach dalam acara kongres Pranata Komputer di Jakarta, Selasa (7/11).

Menurut Rudiantara, Jabatan Fungsional Pranata Komputer memiliki peran penting dalam penerapan e-government khususnya pada pelayanan publik. E-government bukan hanya mengkomputerisasikan seluruh proses tetapi juga pada lead-nya yaitu reformasi birokrasi.

“E-Government pada dasarnya akan memberi nilai tambah seluruh elemen seperti G2G (Government to Government), G2B (Government to Business), dan G2P (Government to People),” tambahnya.

Rudiantara menyarankan juga bahwa pemerintah jangan fokus kepada alatnya saja, namun proses bisnisnya harus terus dapat dikembangkan. Selain itu, pada nantinya, sistem belanja TIK pemerintah akan terpusat pada Kementerian Kominfo sehingga terciptanya efisiensi dan menghilangkan ego sektoral.

Lanjut lagi, Menteri Rudiantara menekankan bahwa seusai Kongres Pranata Komputer, perlu didiskusikan bersama apa saja yang dapat ditingkatkan khusususnya nilai tambah untuk pelayanan masyarakat.

“Menjadi pranata komputer bukan hanya kotak-katik komputer, jaringan, dan lainnya. Namun, ubah proses, cari cara baru, cari nilai tambah melalui TIK,” tutup Menteri Kominfo.

Selain pelaksanaan Kongres Pranata Komputer, ditandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data atau Informasi Statistik Bidang Komunikasi dan Informatika oleh Kepala BPS Suhariyanto dan Menteri Kominfo Rudiantara. 

Memorandum of Understanding (MoU) itu ditujukan agar kedua instansi pemerintahan menjalin sinergi dalam menyajikan data dan informasi statistik di bidang komunikasi dan informatika, serta dapat mensosialisasikan berbagai kegiatan statistik kepada masyarakat, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya data statistik.

Recent Posts

H.M. Kahfi Kembali Terpilih Nakhodai PC GP Ansor Kota Depok Masa Khidmat 2026–2030

MONITOR, Depok - Rangkaian sidang pleno Konferensi Cabang (Konfercab) V Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota…

8 jam yang lalu

Perkuat Riset Kebijakan Pesantren, Kemenag Gandeng Pusat Kajian Kepesantrenan di Tujuh UIN

MONITOR, Jakarta - Tujuh kepala pusat kajian kepesantrenan dari tujuh Universitas Islam Negeri (UIN) siap…

14 jam yang lalu

QUTB GLOBAL Serukan Konsolidasi Nasional: Kepentingan Bangsa Harus di Atas Segalanya

MONITOR, JAKARTA - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dinilai…

1 hari yang lalu

Ajak Publik Bijak Sikapi Dinamika Politik, Rektor UIN Jakarta: Utamakan Kepentingan Bangsa dan Stabilitas Nasional

MONITOR, Ciputat - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Asep Saepudin Jahar.,MA.,Ph.D…

2 hari yang lalu

Jadi Tuan Rumah Road to Aicis+ 2026, Pascasarjana UGM dan Kemenag Perkuat Kolaborasi Lintas Disiplin Hadapi Krisis Lingkungan

MONITOR, YOGYAKARTA – Krisis ekologis dan persoalan lingkungan kontemporer yang kian kompleks menuntut solusi nyata…

2 hari yang lalu

Tak Perlu Input Data Berulang, Ditjen AHU Kebut Integrasi Data Korporasi Nasional

MONITOR, Jakarta — Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum Republik Indonesia, menyelenggarakan…

3 hari yang lalu