MONITOR, Pekanbaru – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta pengusaha taksi online dan konvensional berkolaborasi dengan berkoordinasi dengan gubernur dan Kapolda.
"Kalau taksi online dan konvensional bisa kolaborasi maka akan menciptakan suatu usaha yang adil dan menciptakan suasana kondusif," kata Budi di Pekanbaru, seperti dilansir Antara, Sabtu (4/11), usai sosialisasi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 tahun 2017 sebagai pengganti PM 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam trayek yang menjadi payung hukum angkutan sewa khusus.
Menurut Budi, pemerintah sudah mengeluarkan payung hukum pengusahaan taksi online. Dia menyebut taksi online sebagai keniscayaan yang harus dihadapi sejalan dengan kemajuan teknologi informasi.
"Oleh sebab itu taksi online harus tetap diatur agar mampu menciptakan keadilan dengan taksi konvensional," kata Budi.
Untuk menerapkan keputusan yang berlaku 1 November 2017 itu peran gubernur dan polda sangat strategis dan penting.
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman sendiri menyebut keputusan Menhub itu sudah ditunggu-tunggu sebagai dasar hukum dalam mengoperasikan taksi online.
Dia setuju perlu ada kolaborasi taksi online dan konvensional agar tercipta bisnis yang adil.
MONITOR, Jakarta - Samudera Artha Law Firm melayangkan keberatan terhadap wacana pelarangan rokok elektrik (vape)…
MONITOR, Cirebon — Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan bahwa generasi masa depan tidak lagi beragama…
MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk berhasil meraih penghargaan Satya JKN Awards 2026…
MONITOR, Bandung - Kesiapan infrastruktur dan perlengkapan jalan menjadi bagian penting dalam mendukung keselamatan serta…
MONITOR, Jakarta — Direktur Jenderal Bina Haji Kementerian Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menegaskan bahwa…
MONITOR, Tuban - Menteri Agama Nasaruddin Umar berpesan kepada santri Pondok Pesantren Langitan agar menjaga adab…