Pengamat INDEF: Iklim Investasi Indonesia Kalah dengan Negara Tetangga

MONITOR, Jakarta – Bangkrutnya usaha ritel di Indonesia dinilai bukan hanya karena persaingan dengan toko online, namun juga karena iklim investasi masih kurang kondusif dibandingkan China, Vietnam, Thailand, maupun Malaysia.

Pengamat Institute for Development of Economic and Finance (Institut pengembangan ekonomi dan keuangan) atau INDEF Sugiono menilai, merosotnya usaha ritel di Indonesia karena banyak hal, salah satunya rendahnya kegiatan ekspor dan promosi usaha tidak dapat dilakukan secara maksimal sehingga terdapat usaha ritel yang bahkan tidak diketahui oleh calon pembeli.

"Industrinya tidak menyerap padat bahan baku kandungan lokal, dan rendah ekspor. Hal yang sama terjadi di Indonesia pada Pemerintahan Jokowi," kata peneliti INDEF Sugiono kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/10)

Menurut Sugiono, sewa lapak lahan usaha untuk investasi yang seperti itu sangat liberal, justru secara lisan disosialisasikan Presiden Jokowi kepada para Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Indonesia.

"Secara bombastis bahkan Presiden Jokowi memberitahu kalau perlu izin investasi disetujui dalam hitungan menit," jelasnya.

Menurutnya, apa yang diajarkan oleh Presiden Jokowi tersebut secara implisit menunjukkan bahwa iklim investasi di Indonesia memang bermasalah dibandingkan negara tetangga. "Iklim investasi kalah bersaing dengan adanya ekspansi model investasi China di atas tadi," ungkapnya.

Dikatakan Sugiono, China di negaranya sana memang telah berpraktek mengizinkan negara-negara maju membangun industri di China dengan persyaratan apa pun. "Sehingga kita kenal produk merk barat yang made in China," terangnya.

Jadi memang, lanjut Sugiono, terjadi kombinasi persaingan iklim usaha ditambah disain kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi yang tidak berpihak pada kepentingan nasional dari sudut pandang bagi pengusaha ritel modern besar dan terutama konsumen rumah tangga dan perusahaan di dalam negeri.

"Ritel itu tutup setelah beberapa bulan sebelumnya terjadi penutupan dan relokasi pabrik besar dan multi nasional di dalam negeri, maupun hengkang ke luar negeri," pungkasnya.