Kementerian ESDM Paparkan Program Migas Berkeadilan

MONITOR, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) tengah berusaha menciptakan pengelolaan minyak dan gas bumi yang berkeadilan, mulai dari sisi regulasi hingga program-program yang menyentuh masyarakat.

Salah satunya yakni program BBM Satu Harga untuk wilayah 3T, yaitu wilayah tertinggal, terdepan dan terisolir. "Selama ini kan kita dilematis, kawan-kawan kita di Papua sana harus menikmati BBM dengan harga Rp 60 ribu perliter. Sekarang mereka bisa menikmati BBM dengan harga Rp 6400 per liter, itu baru saat ini," kata Kepala Sub Direktorat Kerjasama Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Dr Ayende dalam diskusi "Tata Kelola Migas Untuk Kedaulatan Energi" yang diselenggarakan media MONITOR, Kamis (26/10) kemarin.

Lebih lanjut, Ayende menjelaskan. Program BBM Satu Harga tersebut telah tersebar di berbagai daerah, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Seulawesi, hingga Papua. Sementara Badan Usaha Penerima Penugasan yang menjalankan program tersebut adalah Pertamina.

Program-program selanjutnya diantaranya Program LPG 3KG Tepat Sasaran, dimana kini telah terdistribusi 57,19 juta paket LPG 3kg; program Diversifikasi BBM ke BBG untuk Transportasi, yakni peningkatan pemanfaatan gas di dalam negeri dan mendukung pemanfaatan energi bersi; selanjutnya yakni program LPG untuk nelayan.

Soal LPG Untuk Nelayan, Ayende mengatakan, hal itu sesuai dengan instruksi langsung Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk menciptakan program yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat, salah satunya yakni nelayan. "Jadi yang nyata-nyata, kalau Pak Menteri bilang, yang benar-benar saja, misalnya untuk nelayan," katanya.

Program tersebut, kata Ayende, berhasil menghemat biaya melaut para nelayan Rp 700 ribu perbulan dengan distribusi coverter kit sebanyak 24.000 paket pada tahun 2017 ini. Total 1.375 Kapal Nelayan di Makasar telah menggunakan bahan bakar LPG tersebut. "Sekarang mereka bisa saving 700 ribu perbulan, tentu itu sangat menghemat biaya," katanya.

Selain LPG Untuk Nelayan, program lain yakni Alokasi Gas Untuk Domestik yang berutujuan untuk memperioritaskan kebutuhan gas dalam negeri daripada ekspor. "Pemanfaatan gas bumi Indonesia rata-rata meningkat 9 persen sejak tahun 2009 sampai dengan 2016, dan di tahun 2017 kebutuhan domestik lebih besar dibandingkan ekspor dengan porsi 58 persen penyaluran gas kepada domestik," kata Ayende menjelaskan.

Untuk percepatan ekonomi nasional, Kementerian ESDM juga melakukan Penurunan Harga Gas Untuk Industri hingga membangun Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga.