Categories: NASIONALPOLITIK

Asal Koordinasi, Pimpinan DPR Percaya Densus Tipikor Perkuat Pemberantasan Korupsi

MONITOR, Jakarta –  DPR Pembentukan Densus Tipikor oleh Polri belakangan mendapat sorotan dari berbagai kalangan, terlebih tugasnya dikhawatirkan akan berbenturan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menanggapi hal itu, Wakil ketua DPR Taufik Kurniawan percaya, Densus Tipikor besutan Polri akan memperkuat upaya pemberantasan korupsi di berbagai tingkatan. Namun pihaknya juga meminta agar Densus Tipikor segera melakukan koordinasi dengan penegak hukum lain, seperti KPK dan Kejaksaan Agung agar tugasnya tidak tumpang tindih.

"Saya mendengar aspirasi masyarakat, ada kekhawatiran kerja pemberantasan korupsi tumpang tindih pasca dibentuknya Densus Tipikor. Namun saya yakin hal itu tidak akan terjadi. Bila koordinasi berjalan baik, tidak akan ada tumpang tindih, apalagi kesan rebutan kasus," kata Taufik di Jakarta, Minggu (15/10).

Menurut dia, bila sinkronisasi dan koordinasi berjalan baik upaya pemberantasan korupsi bisa lebih cepat. Sebab, pembentukan Densus Tipikor bisa dijadikan sarana penataan di internal Polri, khususnya memperbaki kinerja aparat dan penertiban oknum anggota. 

"Salah satu alasan pembentukan KPK di tahun 2002 karena tidak maksimalnya kerja Polri dalam memberantas korupsi. Karenanya, Densus Tipikor harus bisa mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi Polri," jelas Wakil Ketua Umum PAN ini. 

Terkait anggaran Densus Tipikor sebesar Rp 2,6 triliun, Taufik menilai, hal itu harus dibuktikan Densus dengan kerja maksimal. Densus harus membidik kasus-kasus besar agar anggaran yang dianggarkan dan uang negara yang dikembalikan jauh lebih besar.

"Saya tidak bisa bicara anggaran itu besar atau kecil. Kalau mereka bisa menyelesaikan kasus korupsi, menyelamatkan dan mengembalikan aset negara, ya nggak masalah. Ini untuk masa depan Indonesia," tegas dia.

Taufik juga meminta masyarakat memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Densus Tipikor. Terlebih, di era keterbukaan seperti saat ini, masyarakat bisa ikut mengawasi kinerja Densus agar bisa kerja maksimal.

"Mari kita sama-sama bekerja untuk memberantas korupsi. Masyarakat bisa aktif melaporkan bila terjadi tindak pidana korupsi yang ada di lingkungan sekitar kita," tandasnya.

Recent Posts

Mitigasi El Nino, Kementan Masifkan Pendampingan Swasembada Pangan Berkelanjutan di Sukabumi

MONITOR, Sukabumi - Kementerian Pertanian (Kementan) terus memasifkan langkah strategis dan pendampingan lapangan guna memitigasi…

6 jam yang lalu

Selvi Gibran Tinjau Coaching Clinic LPDB di Pontianak, Perkuat Akses Pembiayaan Koperasi dan UMKM

MONITOR, Jakarta — Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi menghadirkan coaching clinic koperasi dalam kegiatan “Heritage in Motion:…

10 jam yang lalu

Guru Besar IPB Ungkap Ketimpangan Industri Perunggasan, Peternak Rakyat Disebut Paling Rentan Bangkrut

MONITOR, Bogor – Guru Besar IPB University, Prof. Yuli Retnani, menyoroti ketimpangan yang dinilai semakin tajam…

11 jam yang lalu

Zayed Foundation Serahkan Bantuan Sekitar USD 190.000 untuk 162 Jemaah Haji Indonesia

MONITOR, Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan apresiasi atas bantuan Pemerintah Uni Emirat Arab melalui Zayed…

15 jam yang lalu

Wamenaker Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Multistrada

MONITOR, Bekasi — Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor memfasilitasi dialog antara manajemen PT Multistrada Arah…

15 jam yang lalu

Harga Telur Anjlok, Kementan Minta Segera Naik ke Rp26.500 per Kg, BGN Wajibkan Dapur MBG Serap Telur Peternak

MONITOR, Jakarta — Pemerintah bergerak cepat menjaga keberlangsungan usaha peternak ayam petelur rakyat di tengah fluktuasi…

17 jam yang lalu