Temui DPD RI, Rombongan DPRD Kabupaten Bone Curhat soal Pilkada

MONITOR, Jakarta – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bone mengunjungi Gedung DPD RI, hari Kamis (12/10). Rombongan tersebut diterima baik oleh Ketua Komite IV DPD RI Ajiep Padindang dan Sekretaris Jenderal DPD Sudarsono Hardjosoekarto.

Dalam audiensi itu, mereka ingin duduk bersama membahas masalah UU No.10 Tahun 2016 soal Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota. Ajiep Padindang yang merupakan Senator Sulawesi Selatan mengapresiasi kunjungan tersebut.

"DPD mencoba mencari jalan supaya kedepan produk perda dapat sinergi dengan pusat begitu juga sebaliknya juga masalah anggaran Pilkada yang dibebankan APBD sedang dibahas agar ke depan hanya menggunakan porsi APBN sehingga tidak membebani daerah," ujar Ajiep Padindang di Jakarta, Kamis (12/10).

Sementara itu, pemimpin rombongan Delegasi Komisi I DPRD Kabupaten Bone Saipullah Latif mengeluhkan hingga saat ini belum ada regulasi dana sharing penyelenggaraan Pilkada antara Provinsi dan Kabupaten Kota.

Menurutnya, anggaran Pilkada yang saat ini menggunakan APBD cukup menguras anggaran daerah. "APBD itu sedikit dan bahwa belum adanya regulasi dana sharing penyelenggaraan Pilkada antara Provinsi dan kabupaten/kota, dan porsinya masih harus dipakai untuk membiayai Pilkada maka dikhawatirkan akan menghambat pembangunan daerah," keluh Latief.

Komisi I DPRD Kabupaten Bone itu mengkhawatirkan, kepanitiaan dari KPU yang demisioner atau kosong 2 bulan sebelum pilkada, akan mengganggu proses pilkada di Bone.

"Pergantian kepanitiaan 2 (dua) bulan sebelum hajatan berlangsung itu saya kira cukup mengkhawatirkan proses Pilkada nanti, karena pasti ada proses adaptasi," ungkapnya.

Seperti diketahui, Komite I DPD RI sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat denga Komisi Pemilihan Umum(KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019.