Soal Perppu Ormas, DPR Minta TNI, BIN, Kapolri, dan Menag Duduk Bareng

MONITOR, Jakarta – Dalam rangka pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Ormas, Komisi II DPR sudah menampung aspirasi masyarakat Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Anggota Komisi II DPR Ace Hasan Syadzili mengusulkan, Komisi II bisa mendatangkan Panglima TNI, Kapolri, BIN, dan Menag RI karena Perppu tersebut terkait dengan semua institusi negara tersebut.

Hal itu dikemukakannya dalam forum Dialektika Demokrasi dengan tema” Babak Akhir Pembahasan Perpu Ormas”.di Media Center DPR Selasa, (10/10).

Menurut politisi Golkar tersebut, pada Senin (16/10/2017) mendatang, Komisi II akan menggelar rapat internal bersama para pakar, ormas, akademisi dan pihak-pihak terkait untuk dimintai masukan tentang Perppu Ormas tersebut, dan dilanjutkan pada hari berikutnya. Selanjutnya, pada Jumat (19/10/2017) akan mendengarkan pandangan fraksi-fraksi DPR dan pada Kamis (24/10/2017) akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk dimintakan persetujuan

Komisi II menargetkan pembahasan Perppu Ormasi dijadwalkan selesai  tanggal 24 Oktober 2017. “ Dalam rapat paripurna nanti  apakah perppu disetujui atau di tolak. Sedangkan sikap Fraksi Partai Golkar, Ace menegaskan akan menerima Perppu tersebut.

“Yang pasti, Golkar akan berhadapan langsung dengan ormas yang merongrong Pancasila dan mengancam kedaulatan negara. Terkait ormas HTI sudah ada di 32 provinsi itu siap mengganti Pancasila dengan khilafah. Itu jelas mengancam kedaulatan NKRI. Selain HTI, kita siap berhadapan dengan sparatisme dan terorisme,” tandas Ace.

Sementara itu terhadap UU No.17 tahun 2013 menurut TB. Ace, pemerintah tidak bisa bertindak tegas terhadap Ormas yang melawan Pancasila, maka dikeluarkannya Perppu tersebut.“Kalau HTI keberatan bisa gugat ke PTUN. Jadi, Perppu ini sebagai tindakan preventif negara untuk menyelamatkan kedaulatan negara, dan dalam demokrasi tak bisa sebebas-bebasnya bertindak, melainkan harus mengikuti aturan,” pungkasnya.