Categories: DAERAHJABAR-BANTEN

Saber Pungli Sebut Banten Rawan Pungutan Liar

MONITOR, Jakarta – Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) menilai Provinsi Banten merupakan salah satu daerah yang masih rawan terjadinya pungutan liar dalam lembaga-lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan masyarakat.

Ketua Tim Sosialisasi Tim Saber Pungli Pusat M. Shadiq Pasadigoe mengatakan, salah satu kasus terakhir pungutan liar yang terjadi di Banten, yakni operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Serang dan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pandeglang.

Selain Banten, ia mengemukakan daerah rawan pungli adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara dan Riau. Masih ada pula beberapa daerah lainnya.

"Sejak dibentuknya tim Saber Pungli ini sudah ada 27 kali Operasi Tangkap Tangan (OTT) Pungli di Banten dengan tersangka 64 orang, dan ada 409 pengaduan pungli di Banten," kata Shadiq Pasadigoe, usai pembukaan sosialisasi Satgas Saber Pungli bagi kalangan pelajar dan mahasiswa di Serang, Banten.

Ia mengatakan, sosialisasi yang dilakukan di Provinsi Banten merupakan daerah ke-14 yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli.

Pihaknya akan terus melakukan sosialisasi terkait Peraturan Presiden nomor  87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Saber Pungli, sehingga masyarakat mengetahui dan berani melaporkan kepada satgas jika menemukan pungutan liar dalam pelayanan kepada masyarakat.

"Lembaga pemerintah yang paling rawan dan berpotensi adanya pungli itu dinas pendidikan, dinas perhubungan dan kepolisian," papar Shadiq.

Secara nasional sejak dibentuknya Satgas Saber Pungli oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), menurut dia, pihaknya sudah menerima 32.781 laporan atau aduan masyarakat terkait pungutan liar, dan Satgas Saber Pungli melakukan 167 kali Operasi Tangkap Tangan (OTT), dan sebanyak 2.137 orang ditetapkan sebagai tersangka.

"Masyarakat silahkan melaporkan jika menemukan adanya pungli dalam pelayanan masyarakat oleh lembaga-lembaga pemerintah. Jangan takut, pasti akan kami lindungi," katanya.

Recent Posts

Prof. Ahmad Tholabi Kharlie: Amandemen Konstitusi Harus Menjadi Langkah Terakhir dalam Menata Desentralisasi

MONITOR, Tangsel - Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H.,…

3 jam yang lalu

Kemenhaj Buka Opsi Maskapai Alternatif untuk Tekan BPIH 2027

MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI membuka opsi penggunaan maskapai alternatif dalam…

6 jam yang lalu

Rekor Pendaftar Terbanyak: 3.420 Abstrak Bersaing Ketat di AICIS+ 2026, 384 Naskah Lolos Seleksi

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis), Direktorat…

9 jam yang lalu

Kemnaker Minta Peserta MagangHub Batch 2 Tertib Administrasi

MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta peserta MagangHub Batch 2 Angkatan II tertib memenuhi…

10 jam yang lalu

Menteri UMKM Ajak Mahasiswa Jadi Pencipta Solusi melalui Kewirausahaan

MONITOR, Bandung - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengajak mahasiswa mengembangkan…

10 jam yang lalu

Panen Demplot ExtraGen di Malang Tembus 12,5 Ton per Hektare, Pemkab Siapkan Pengembangan Lebih Luas

MONITOR, Malang - Pemerintah Daerah Kabupaten Malang bersama PT Indoraya Mitra Persada 168 (IMP 168)…

1 hari yang lalu