Categories: DAERAHJABAR-BANTEN

Saber Pungli Sebut Banten Rawan Pungutan Liar

MONITOR, Jakarta – Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) menilai Provinsi Banten merupakan salah satu daerah yang masih rawan terjadinya pungutan liar dalam lembaga-lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan masyarakat.

Ketua Tim Sosialisasi Tim Saber Pungli Pusat M. Shadiq Pasadigoe mengatakan, salah satu kasus terakhir pungutan liar yang terjadi di Banten, yakni operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Serang dan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pandeglang.

Selain Banten, ia mengemukakan daerah rawan pungli adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara dan Riau. Masih ada pula beberapa daerah lainnya.

"Sejak dibentuknya tim Saber Pungli ini sudah ada 27 kali Operasi Tangkap Tangan (OTT) Pungli di Banten dengan tersangka 64 orang, dan ada 409 pengaduan pungli di Banten," kata Shadiq Pasadigoe, usai pembukaan sosialisasi Satgas Saber Pungli bagi kalangan pelajar dan mahasiswa di Serang, Banten.

Ia mengatakan, sosialisasi yang dilakukan di Provinsi Banten merupakan daerah ke-14 yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli.

Pihaknya akan terus melakukan sosialisasi terkait Peraturan Presiden nomor  87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Saber Pungli, sehingga masyarakat mengetahui dan berani melaporkan kepada satgas jika menemukan pungutan liar dalam pelayanan kepada masyarakat.

"Lembaga pemerintah yang paling rawan dan berpotensi adanya pungli itu dinas pendidikan, dinas perhubungan dan kepolisian," papar Shadiq.

Secara nasional sejak dibentuknya Satgas Saber Pungli oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), menurut dia, pihaknya sudah menerima 32.781 laporan atau aduan masyarakat terkait pungutan liar, dan Satgas Saber Pungli melakukan 167 kali Operasi Tangkap Tangan (OTT), dan sebanyak 2.137 orang ditetapkan sebagai tersangka.

"Masyarakat silahkan melaporkan jika menemukan adanya pungli dalam pelayanan masyarakat oleh lembaga-lembaga pemerintah. Jangan takut, pasti akan kami lindungi," katanya.

Recent Posts

DPR Sebut Paket Stimulus Bisa Dorong Gerak Ekonomi Kerakyatan, Kelas Menengah Harap Diperhatikan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah berpandangan kebijakan paket stimulus ekonomi…

1 jam yang lalu

Puncak Haji Dimulai, Puan Ingatkan Penyelenggara Beri Pelayanan Terbaik Bagi Jemaah

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan para Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)…

3 jam yang lalu

Ribuan Calon Jemaah Gagal Berangkat ke Tanah Suci, DPR Dorong Mekanisme Haji Furoda Masuk UU PIHU

MONITOR, Jakarta - Ribuan calon jemaah haji furoda Indonesia gagal berangkat ke tanah suci usai…

4 jam yang lalu

Pertamina NRE dan MGH Energy Sinergi Kembangkan E-fuels, Solusi Inovatif Dekarbonisasi Sektor Transportasi

MONITOR, Jakarta - Dekarbonisasi di sektor transportasi memerlukan solusi inovatif. Pertamina NRE berkolaborasi dengan perusahaan Perancis,…

5 jam yang lalu

Aturan Baru SEOJK 2025, Lifepal Siap Perkuat Literasi dan Akses Asuransi Masyarakat

MONITOR, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan serangkaian Surat Edaran OJK (SEOJK) 2025…

5 jam yang lalu

Tren Kasus Covid-19 di RI Naik, DPR Minta Pemerintah Perkuat Deteksi Dini dan Siaga Sistem Kesehatan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetyani Aher meminta Pemerintah responsif dalam menghadapi…

6 jam yang lalu