Categories: HUMANIORASOSIAL

Cegah Pernikahan Anak melalui Sosialisasi Konvensi PBB

MONITOR, Jakarta – Sejak tahun 2008 hingga 2015, angka pernikahan anak di Indonesia relatif stabil yakni sekitar 25 persen. Kendati demikian, kasus ini merupakan permasalahan yang harus diperhatikan pemerintah.

Ketua Bidang Hubungan Internasional dan Jaringan Luar Negeri KOPRI PB PMII Anita Karolina menyatakan, pernikahan anak merupakan perampasan hak-hak anak. "Yakni, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan hak untuk bermain," ujar Anita kepada wartawan, Rabu (11/10).

Menurutnya, pernikahan anak akan berdampak pada perkembangan fisik, mental dan sosial anak tersebut. "Pernikahan anak akan mengganggu pendidikan anak, membahayakan kesehatan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Hal tersebut tidak sesuai dengan konvensi PBB tentang hak-hak anak," jelasnya.

Sebagaimana Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lanjut dia, tentang Hak Anak pada pasal 27 tertulis negara-negara peserta mengakui hak setiap anak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

"Pernikahan dini merupakan suatu realita yang masih menghantui di belahan dunia manapun hingga hari ini," ungkapnya.

Diakui olehnya, beberapa orang tua di belahan dunia menganggap bahwa dengan menikahkan anak di usia dini akan mengurangi beban ekonomi keluarga. Pemahaman seperti itu, kata dia, harus mulai dirubah melalui sosialisasi konvensi PBB mengenai Hak Anak hingga ke stakeholder masyarakat terkecil terkait penikahan anak.

Khususnya di Indonesia terdapat beberapa wilayah yang masih cukup tinggi. Daerah dengan tingkat perkawinan usia anak tertinggi berada di Sulawesi Barat dengan rata-rata 36,2 persen, disusul Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah.

"Imbasnya, PBB menggolongkan Indonesia berada di peringkat ke-7 di dunia untuk kategori angka absolut perkawinan usia anak tertinggi yang menanggung beban perkawinan usia anak," ucapnya.

Indonesia merupakan salah satu negara tertinggi di kawasan Asia Timur dan Pasifik untuk jumlah angka perkawinan usia anak. Di Asia Tenggara, posisi Indonesia hanya berada di bawah Kamboja.

Recent Posts

Soal Wacana Pelarangan Rokok Elektrik, Pemerintah dan MUI Diminta Kedepankan Kajian Hukum dan Ilmiah

MONITOR, Jakarta - Samudera Artha Law Firm melayangkan keberatan terhadap wacana pelarangan rokok elektrik (vape)…

10 jam yang lalu

Buka AICIS+ 2026, Menag Minta PTKIN Tidak Kaku Hadapi Tantangan Zaman

MONITOR, Cirebon — Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan bahwa generasi masa depan tidak lagi beragama…

12 jam yang lalu

Jasa Marga Raih Satya JKN Awards atas Komitmen Pelindungan Kesehatan Pekerja

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk berhasil meraih penghargaan Satya JKN Awards 2026…

16 jam yang lalu

asa Marga Lakukan Pemeliharaan di Ruas Tol Cipularang dan Padaleunyi

MONITOR, Bandung - Kesiapan infrastruktur dan perlengkapan jalan menjadi bagian penting dalam mendukung keselamatan serta…

21 jam yang lalu

Transformasi Layanan Haji 2027, PPIH Dituntut Lebih Responsif dan Berorientasi Jemaah

MONITOR, Jakarta — Direktur Jenderal Bina Haji Kementerian Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menegaskan bahwa…

21 jam yang lalu

Menteri Agama Bicara Tiga Kekayaan Santri, Ilmu, Adab, dan Hikmah

MONITOR, Tuban - Menteri Agama Nasaruddin Umar berpesan kepada santri Pondok Pesantren Langitan agar menjaga adab…

22 jam yang lalu