Menkeu Bantah Rencana Pengurangan Pajak untuk Freeport

MONITOR, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah pernyataan bahwa dirinya akan memberikan keringanan pajak bagi PT Freeport. Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, menyatakan bahwa Pasal 169 UU Minerba justru mengamanatkan agar pemerintah bisa berupaya meningkatkan penerimaan pajak dari perusahaan pemegang IUPK.

"Tidak ada reduction (pengurangan pajak). Yang ada itu Pasal 169 (UU Minerba)," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/10).

PT Freeport diketahui akan mengubah status dari Kontak Karya (KK) menjadi pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Dengan status itu, Sri Mulyani menegaskan bahwa pengurangan pajak untuk perusahaan IUPK justru bertentangan dengan upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara sesuai amanat UU Minerba.

"Bagi perusahaan manapun yang mengubah KK ke UIPK, maka UU Minerba mengamanatkan pemerintah harus mendapat bagian penerimaan negara yang lebih besar. Bisa lewat PPh, PPN, PBB, pajak daerah plus yang non pajak sperti royalti," pungkasnya.