DPD RI Raih Opini WTP pada LHP Semester I

MONITOR, Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I tahun 2017.

Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) disampaikan oleh Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara pada sidang paripurna Luar Biasa Ke-1 DPD RI masa sidang I Tahun sidang 2017-2018, di Gedung Nusantara V, Rabu (4/10).

Laporan LHP itu langsung diterima Ketua DPD RI Oesman Sapta dan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono. Menindaklanjuti hasil Laporan, Nono Sampono mengatakan akan menindaklanjuti hal tersebut dengan meneruskan ke Komite IV DPD RI dan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI.

Dari hasil LHP tersebut, Nono mengatakan DPD RI akan jadikan pertimbangan terkait dengan anggaran pendapatan belanja negara. Dirinya juga menghimbau agar melakukan review pengendalian internal baik di lembaga kementerian dan daerah. Upaya tersebut perlu dilakukan agar tidak menjadi celah bagi oknum melakukan penyimpangan.

Selain itu, Nono Sampono juga menyoroti soal LHP BPK. Ia menyatakan perlu diperhatikan atas PT. Freeport Indonesia (PT. FI), pelaksana kontrak PT. FI punya masalah edaran tarif iuran tetap royalti tidak disesuaikan dengan tarif baru. Ditambahkan pula, kepemilikan saham FI juga belum optimal.

"Semuanya harus dikelola agar pengelolaan sumber daya alam bisa secara nyata berikan kesejahteraan kepada rakyat," ujar Nono.