Batasan Iklan Rokok Akan Diatur dalam RUU Penyiaran

MONITOR, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menyetujui siaran iklan rokok dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran. Keputusan mutlak ini diatur agar menjadi wadah pemasaran produk, meski sebelumnya sejumlah organisasi masyarakat menggugatnya.

Begitupun Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo. Dia mengatakan bahwa iklan niaga merupakan bagian tak terpisahkan dalam sektor industri.

"Kita tidak bisa bertentangan dengan keputusan MK, karena di dalam keputusannya, iklan rokok adalah bagian dari proses industri guna mensosialisasikan atau mempromosikan," ujar Firman baru-baru ini.

Meski pihaknya mendukung, namun dia menyatakan dalam draft RUU Penyiaran akan diatur mengenai batasan-batasan iklan. Misalnya tentang jam tayang dan media pemasaran yang secara teknis akan diatur oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Selain itu, Politisi Golkar ini menekankan kedepannya iklan rokok tak lagi menunjukkan gambar-gambar yang menakutkan, ataupun yang menggambarkan perilaku-perilaku tak patut.

"Seperti gambar penyakit di bungkus rokok, nantinya akan diatur KPI karena dibeberapa negara ada yang iklan rokoknya tidak terlalu menakutkan. Tapi di Indonesia ini kan luar biasa menakutkan, ada iklan yang memperlihatkan seorang bapak menggendong anak kecil sambil merokok, itu kan tidak boleh karena anak tidak boleh menjadi objek promosi tapi kan dipaksakan. Justru yang membuatnya  juga melanggar UU, nah hal-hal teknis ini akan diserahkan ke KPI," jelas Firman.