Categories: BERITAMEGAPOLITAN

Pemprov DKI Jakarta Dapat Rp 324 M dari Permohonan HGB

MONITOR, Jakarta – Kepala Dinas pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta Edy Junaedi menerangkan, realisasi pendapatan DKI Jakarta dari Rekomendasi terhadap permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) menembus nilai Rp324 miliar.

Hal tersebut tercapai melalui perhitungan besaran uang pemasukan pada 1.012 rekomendasi yang telah dikeluarkan dari periode Januari – Agustus 2017.

Edy menuturkan, pendapatan dari rekomendasi HGB tersebut naik sebesar 109,44 persen dari Rp154,7 miliar pada periode yang sama di 2016.

“Kenaikan lebih dari 100 persen ini merupakan hasil dari revolusi pelayanan publik yang kami lakukan secara transparan, sehingga warga Jakarta mau mengurus perizinannya dan membayar uang pemasukan tersebut langsung ke Bank DKI,” tutur Edi, dalam siaran persnya, Jakarta, Jumat (29/9).

Perizinan rekomendasi terhadap permohonan hak di atas tanah HPL Tanah Desa dan Tanah eks Kota Praja, sebelumnya dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), kemudian dilimpahkan kewenangannya kepada DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta sejak Desember 2015, dengan realisasi pendapatan sebesar Rp12,71 Miliar.

Angka tersebut makin meningkat tajam selama periode Januari sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp257,53 miliar dan pada 2017 sampai dengan Agustus, sudah mencapai angka Rp324 Miliar.

Edy menambahkan, DPMPTSP memberlakukan pengurangan tarif sebesar 50 persen kepada pihak tertentu, diantaranya masyarakat tidak mampu, dengan kriteria untuk rumah tinggal paling luas 200 meter persegi dan terdaftar dalam Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat.

Disamping itu, sejumlah badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, pesantren, panti asuhan, panti jompo, situs atau tempat ziarah dan cagar budaya, juga berhak atas pengurangan tarif tersebut.

Saat ini seluruh persyaratan sudah dapat dilihat di website pelayanan.jakarta.go.id, dan uang pemasukan sudah dapat dihitung secara transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta dibayarkan langsung melalui Bank DKI.

“Jika persyaratan sudah dinyatakan lengkap den memenuhi ketentuan, maka rekomendasi dapat diterbitkan paling lama 14 hari kerja,” ungkapnya.

Recent Posts

Jasa Marga Resmi Buka JMIC 2026, Dorong Budaya Inovasi untuk Tingkatkan Kualitas Layanan dan Nilai Perusahaan

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk terus memperkuat budaya inovasi sebagai bagian dari…

46 menit yang lalu

Wujudkan Kepedulian Ekosistem Pesisir, GCK Jawa Timur Gelar Aksi Tanam Mangrove di Pasuruan

MONITOR, Pasuruan - Sebagai wujud nyata kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem pesisir, Griya…

7 jam yang lalu

Wujud Kepedulian terhadap Masyarakat, JTT Salurkan Bantuan Sosial di Wilayah Semarang

MONITOR, Semarang - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) melalui Representative Office 2 (RO 2) Semarang…

7 jam yang lalu

Rokhmin Dahuri Dorong Investasi Budidaya Tiram di Sabang untuk Perkuat Ekonomi Biru

Peninjauan bersama PT Surya Jaya Investama menjajaki potensi pengembangan akuakultur terintegrasi dan peluang ekonomi bagi…

8 jam yang lalu

Raih AMH 2026, Kemenag Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Informasi Publik

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama meraih penghargaan Terbaik II kategori Website dalam ajang Anugerah Media…

11 jam yang lalu

Soal Wacana Pelarangan Rokok Elektrik, Pemerintah dan MUI Diminta Kedepankan Kajian Hukum dan Ilmiah

MONITOR, Jakarta - Samudera Artha Law Firm melayangkan keberatan terhadap wacana pelarangan rokok elektrik (vape)…

24 jam yang lalu