Categories: NASIONAL

Ketua MPR Tegaskan PKI Haram di Indonesia

MONITOR, Jakarta – Isu mengenai bangkitnya Partai Komunis Indonesia (PKI) menuai banyak reaksi dari berbagai kalangan. Hal itu dikarenakan faktor sejarah kelam dimana organisasi terlarang itu pernah melakukan kudeta kepada pemerintah sah Indonesia di tahun 1948 dan 1966.

Terkait hal itu, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyatakan secara tegas dirinya menolak keberadaan organisasi berpemahaman komunis ini. Sebab, menurutnya pemahaman ini anti kepada Tuhan.

"Negara kita mengakui adanya Tuhan,  menolak organisasi pemahaman tak bertuhan,  jadi kalau mengenai PKI tak ada tempat di Indonesia," ujar Zulkifli Hasan kepada wartawan di Jakarta, Jumat, (29/9).

Sementara larangan keberadaan PKI di Indonesia, lanjut Zulkifli, sudah tertuang dalam TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966. Pada sila pertama Pancasila,  itu mengakui keesaan Tuhan.

Terlebih pengalaman pemberontakan dan rencana melakukan kudeta yang dilakukan PKI pada Tahun 1948 dan 1965 itu sudah selesai berdasarkan TAP MPRS yang melarang keberadaan paham komunis di bumi Indonesia.

"TAP MPRS sudah jelas,  PKI haram ada di Indonesia. Memang, saat reformasi siapa saja boleh menjadi apa saja termasuk anak cucu PKI. Mereka yang dulu mendapat perlakuan buruk sudah berakhir,  tapi yang mau berkuasa. Kita jadikan sejarah kelam ini sebagai proses pembelajaran agar kita waspada dan masalah seperti itu tidak terulang lagi," jelasnya.

Recent Posts

Laba Tembus Rp1,9 Triliun Pada Semester I 2026: Jasa Marga Kian Perkuat Ekosistem Jalan Tol Nasional

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk (“Perseroan”) terus membuktikan resiliensi dan kepemimpinannya di industri jalan tol nasional dengan mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan dan operasional…

6 jam yang lalu

Muktamar NU Memanas; 9 Ulama Jadi Penentu, Hery Haryanto Azumi Berpeluang jadi Jalan Tengah

MONITOR, Jombang - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama memasuki fase krusial. Konfigurasi kepemimpinan PBNU periode 2026–2031…

1 hari yang lalu

Kasus Yogi Mentawai: Ombudsman Dorong Negara Kedepankan Pembinaan

MONITOR, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia menaruh perhatian terhadap perkara Yogi Gilang Arya Setia, warga…

2 hari yang lalu

Kuasa Hukum UIN Jakarta: Penataan SIP Pamulang Bagian dari Pengamanan Aset Negara

MONITOR, Jakarta - Kuasa Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Alwanih, S.H., M.H., menegaskan penataan dan…

2 hari yang lalu

Jelang ESDP 2027, Kemnaker dan IM Japan Perkuat Kesiapan Peserta Pemagangan Indonesia

MONITOR, Tokyo – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama International Manpower Development Organization (IM Japan) membahas kesiapan…

2 hari yang lalu

Menteri UMKM Pastikan Banpres bagi UMKM Terdampak Bencana Sumatera Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan Bantuan Presiden…

2 hari yang lalu