MONITOR, Denpasar – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menemui seluruh pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia di Bali, Selasa, 26 September 2017. Pada acara penutupan pertemuan perguruan tinggi se-Indonesia tersebut Jokowi menyaksikan Deklarasi dan Aksi Kebangsaan Anti Radikalisme sebagai komitmen dunia pendidikan tinggi menolak semua tindakan dan paham-paham kekerasan di dunia kampus.
Presiden Jokowi dalam arahannya mengingatkan pada insan perguruan tinggi betapa negara Indonesia adalah sebuah negara yang besar.
“Kenapa dikatakan negara yang besar karena penduduknya yang besar 258 juta, kita juga memiliki 17 ribu pulau, 516 kabupaten kota, 34 provinsi. Kita juga beragam. Kita memiliki 714 suku, 1.100 lebih bahasa daerah yang berbeda-beda. Oleh sebab itu saya perlu mengingatkan untuk terus menjaga tali persatuan kita, menjaga tali persaudaraan kita,” ujarnya.
Menurut Presiden, Perguruan tinggi adalah pusat pengembangan teknologi, pengetahuan, dan seni yang bertujuan untuk menemukan dan menegakkan kebenaran juga memberikan manfaat yang sebesarnya-besarnya bagi negara dan kemanusiaan.
Munculnya gerakan dan paham yang bersifat radikal yang mengajarkan kekerasan untuk memecah belah persatuan adalah keadaan yang membahayakan bangsa, negara dan kemanusiaan.
Oleh karena itu lanjutnya, perguruan tinggi harus mengambil sikap jelas dan tegas dalam mencegah dan melawan radikalisme serta mengambil peran nyata dalam membela Pancasila dan NKRI sebagai wujud kepedulian kepada bangsa dan negara Indonesia. Atas dasar pemikiran tersebut perguruan tinggi se- Indonesia menyatakan Deklarasi Kebangsaan Melawan Radikalisme.
Presiden Jokowi menyebutkan saat ini sedang terjadi infiltrasi ideologi yang ingin menggantikan Pancasila, memecah-belah bangsa karena keterbukaan yang tidak bisa dihindari.
“Media sosial begitu sangat bebasnya sehingga infiltrasi sering kita tidak sadari. Muncul dengan cara dan metode baru, halus, lembut kekinian, dengan pendekatan yang akrab dan sering menyentuh hati. Sehingga kita lupa bahwa kita telah memiliki Pancasila,” terangnya.
“Saya merasa sangat bangga sekali telah dideklarasikannya oleh pimpinan tinggi se-Indonesia, tekad untuk mempersatukan kita dan negara Indonesia,” lanjut Presiden.
Jokowi paparkan Perguruan tinggi adalah kawahnya pengetahuan, sumber pencerahan dan sangat bahaya sekali kalau sudah menjadi medan infiltrasi ideologi-ideologi radikal. Jokowi berpesan jangan sampai kampus menjadi lahan penyebaran radikal.
Dirinya meminta pada seluruh Rektor maupun Direktur perguruan tinggi untuk melakukan pembinaan kembali. Ideologi Pancasila perlu dimasukkan pada sistem pendidikan baik pada kurikulum, ekstra kurikuler, tempat kerohanian atau ibadah.
“Harus diajarkan toleransi, persaudaraan, jangan sampai menjadi ladang intoleransi. Tanamkan sejak penerimaan mahasiswa baru bahwa keberagaman adalah sumber kekuatan kita,” imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta perguruan tinggi agar terus melakukan terobosan dan berani dalam membuka program studi yang mengikuti lompatan-lompatan inovasi.
Jokowi mencontohkan misalnya fakultas ekonomi jangan sampai jurusannya masih manajemen dan akuntansi saja. Sementara tidak ada jurusan logistik, retail management, toko online, export, media sosial, meme, dan lain-lain. Karena kedepan itu yang sangat dibutuhkan oleh dunia industri.
“Jika perguruan tinggi tidak bisa mengantisipasi hal tersebut maka kita akan tertinggal,” pungkasnya.