Komisi I Akui Pernah Mendorong BIN untuk Beli Senjata

MONITOR, Jakarta – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari membenarkan pernah mendorong Badan Intelijen Negara (BIN) untuk melengkapi sejumlah fasilitas diantaranya soal senjata api untuk pembelajaran kepada taruna Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN).

"Kalau kaitannya dengan STIN BIN itu, kita pernah mendorong kepada STIN karena anggarannya ada di BIN. Kita nggak bahas sampai satuan tiga. Kita mendorong agar taruna STIN tidak belajar dengan menggunakan (senjata) replika," ujar Abdul kepada wartawan, Jakarta, Senin (25/9).

"Masa' intel belajarnya pakai (senjata) replika kayu? Kan nggak lucu. Atau dia kalau mau belajar harus pergi ke lapangan tembak polisi. Itu kan memakan waktu, jumlah taruna STIN 400 lebih," sambungnya.

Selain itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mengaku pernah mendorong BIN untuk menyediakan lapangan tembak sendiri bagi para taruna STIN.

Namun ia menolak berbicara soal mekanisme pengadaan senjata di institusi BIN, karena Komisi I tak masuk pada ranah satuan tiga, sementara mekanisme pengadaan senjata masuk di dalamnya. "Kita di Komisi I DPR nggak terlibat dalam satuan tiga atau di pengadaan senjata," jelasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, PT Pindad telah membenarkan bahwa BIN memesan 517 pucuk senjata. Senjata itu masih ada di PT Pindad dan belum dikirimkan.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengungkapkan ada institusi non TNI yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo.

Perkara impor senjata itu disampaikan Gatot dalam acara Silaturahim Panglima TNI dengan Purnawirawan TNI di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat 22 September 2017 malam.