IMM Minta Aparatur Pemerintah Tak Gaduh soal Senjata Ilegal

MONITOR, Jakarta – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) Ahmad Fauzi Syahputra menyoroti pernyataan yang disampaikan Menkopolhukam Wiranto dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal isu 5.000 senjata ilegal.

Agar tidak saling menyudutkan dan menghindari kegaduhan, ia menyarankan, kedua aparatur pemerintahan itu bertemu langsung untuk membicarakan situasi keamanan negara khususnya terkait isu penyeludupan senjata.

“Apa yang disampaikan Pak Gatot tidak boleh dianggap enteng, begitu pula tanggapan Pak Wiranto terkait senjata itu. Kami menyarankan beliau-beliau bertemu supaya masyarakat tidak bingung,” kata Fauzi, di Jakarta, Senin (25/9).

Sebelumnya, panglima menyampaikan adanya institusi di luar militer yang mencatut nama presiden untuk mendatangkan 5000 senjata ilegal. Mendengar info itu, Wiranto pun menepisnya. Ia mengatakan, hal itu hanya miskomunikasi antar instansi pemerintah.

Wiranto menjelaskan, pernyataan Gatot itu berhubungan dengan pembelian 500 pucuk senjata buatan Pindad yang diperuntukkan untuk sekolah intelijen, buka sebagaimana tuduhan Gatot terkait isu 5.000 senjata ilegal.

“Pak Wiranto mengatakan itu hanya persoalan komunikasi. Sebagai Menkopolhukam yang menggawangi keamanan negara, mestinya dia selalu komunikasi dengan panglima, begitupun sebaliknya Pak Gatot, ia tidak pantas melempar isu itu tanpa koordinasi,” jelasnya.

Fauzi menjelaskan, TNI merupakan lembaga yang bertugas menjaga pertahanan dan kedaulatan bangsa, baik ancaman dari dalam maupun luar. Baginya, panglima TNI dan Menkopolhukam adalah simbol keamanan negara.

“Kita tidak tahu siapa yang benar, karena keduanya mengklaim punya data akurat dari intelijen. Kami meminta kepada Pak Gatot dan Pak Wiranto tidak menyepelekan urusan keamanan negara,” tutupnya.