Menjadikan Keperawanan sebagai Komoditas sama dengan Pemerkosaan

MONITOR, Jakarta – Publik tanah air khususnya warganet tengah heboh. Kali ini bukan soal polemik pemutaran film G30S/PKI melainkan postingan akun Facebook atas nama Jamhari. Ia menulis, telah bertemu dengan ketua umum Partai Ponsel Aris Wahyudi pada 19 September 2017. Dimana dalam pertemuan tersebut Aris meluncurkan program "Nikahsirri & Lelang Perawan”.

Program nyeleneh tersebut kini tengah hangat dan menjadi polemik di masyarakat. Ada yang menganggap lumrah namun tak sedikit yang menyebut hal tersebut sebagai sebuah bentuk pelecehan terhadap kaum hawa.

Ketua Bidang Pemenuhan Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Reza Indragiri Amriel menyebut Fenomena seperti ini sebetulnya sudah banyak di masyarakat. Tapi sebagai bisnis diam-diam dan sembunyi-sembunyi.

Menurut Reza yang juga merupakan Pakar Psikologi Forensik tersebut, Menjadikan keperawanan sebagai komoditas sebenarnya mengadung logika yang mirip dengan yurisprudensi hukum yang dibuat Hakim Bismar Siregar dalam kasus perkosaan. 

"Keperawanan, oleh Hakim Bismar, dianalogikan sbg barang yg dicuri (pasal 378 KUHP). Bedanya, dlm bisnis lelang keperawanan dan kawin kontrak ini, keperawanan diposisikan sebagai barang yang memiliki nilai jual-beli (bukan sebagai barang yang dicuri)," ujarnya kepada MONITOR, Sabtu (23/9).

Reza menegaskan bisnis semacam ini benar-benar mengoyak prinsip integritas tubuh, bahwa tubuh adalah karunia Tuhan yang harus dipelihara kemurniannya. 

"Patut dikhawatirkan, bisnis sedemikian rupa selanjutnya akan menciptakan agen-agen yang bisa memiliki dua paras. Pertama, mucikari. Kedua, pedagang manusia (human trafficker). Keduanya sama-sama bisa dipidana," tegasnya.

Fenomena tersebut lanjut Reza semakin serius jika perempuan-perempuan yang menjadikan keperawanannya/tubuhnya sebagai komoditas adalah anak-anak remaja. 

"Mereka yang larut dalam pola hidup konsumtif dan sangat kuat dipengaruhi oleh teman sebaya jelas merupakan kelompok rentan," pungkasnya.