MONITOR, Jakarta – Presiden Joko Widodo telah mengintruksikan kepada suluruh jajaran pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat melindungi penerimaan negara dan melakukan upaya pencegahan penyelundupan dengan meningkatkan sinergi antar instansi pemerintah.
Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai inisiator program sinergi antar kementerian dan lembaga, serta aparat penegak hukum yang tengah digalakkan yang diberi nama program Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIBT).
Program tersebut dengan menggandeng pimpinan tinggi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Jaksa Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Kantor Staf Presiden sebagai langkah nyata pemberantasan praktik perdagangan ilegal, upaya penghindaran fiskal, dan penghindaran pemenuhan perizinan larangan dan pembatasan.
Sejalan dengan sinergi kegiatan penindakan bersama POLRI, DJBC juga mengoptimalkan upaya preventif dalam memberantas penyelundupan minuman keras (miras), salah satunya dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan terkait kuota impor miras karena kuota yang terbatas sering dijadikan alasan para pelaku untuk melakukan penyelundupan guna memenuhi permintaan pasar yang cukup tinggi.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen DJBC) Heru Pambudi menegaskan bahwa sinergi pengawasan yang telah dilakukan secara konsisten dengan POLRI harus juga didukung dengan sinergi antar Kementerian/Lembaga lain yang bertugas mengatur tata niaga. “Hal ini harus dilakukan agar dapat tercipta iklim usaha yang dapat mendorong para pelaku usaha untuk dapat menjalankan usaha secara legal, karena legal itu mudah. Hal ini dilakukan untuk mendorong terciptanya ekonomi Indonesia yang bersih, adil, dan transparan guna mengoptimalkan penerimaan negara untuk kemakmuran rakyat,” pungkasnya.
