ASEAN Bakal Jadi Pusat dan Pemimpin Perundingan RCEP

MONITOR, Pasay – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan ASEAN harus menjaga untuk selalu menjadi pusat dan pemimpin dalam perundingan RCEP. Penegasan ini disampaikan pada perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Tingkat Menteri ke-5 yang berlangsung hari ini, Minggu (10/9) di Pasay, Filipina. Perundingan itu juga harus mengacu kepada RCEP Key Elements for Significant Outcomes by End of 2017 (elemen kunci) yang telah disepakati bersama para Menteri Ekonomi ASEAN (AEM).

“Kita harus melihat posisi ASEAN sebagai pusat perundingan dan pemimpin dalam melakukan perundingan RCEP,” kata Mendag usai menghadiri perundingan RCEP. Mendag juga menjelaskan, sebanyak 16 negara anggota RCEP menyambut baik usulan Komite Perundingan Perdagangan RCEP (TNC) untuk menjadikan elemen kunci sebagai acuan bagi dalam perundingan. Elemen kunci RCEP ini menjadi jalan tengah perundingan agar bisa menghindari kebuntuan dan mengalami kemajuan yang signifikan pada akhir tahun 2017.

“Kita selalu mendukung posisi ASEAN. ASEAN berkomitmen maju terus untuk menyelesaikan perundingan RCEP, walalupun sampai saat ini masih ada beberapa negara peserta RCEP khususnya negara mitra ASEAN yang mempunyai ambisi yang berbeda dengan ASEAN. Kendati begitu, kami berharap semua negara segera menyepakati tingkat ambisi yang sama,” imbuh Mendag.

Direktur Jenderal Perdagangan Iman Pambagyo yang juga selaku Ketua Komite Perundingan RCEP menjelaskan, elemen kunci yang disepakati pada Pertemuan kali ini terutama mencakup langkah-langkah yang harus dilakukan ke depannya untuk mencapai hasil yang diharapkan. Contohnya, di sektor perdagangan barang pembahasan diprioritaskan untuk menyelesaikan modalitas tarif, baik itu tarif umum, sensitif, maupun yang berisiko tinggi.

Salah satu pembahasan di sektor perdagangan jasa adalah mengenai sektor-sektor yang harus mengikat secara regional dengan kebijakan masing-masing negara peserta RCEP. Ada sejumlah negara yang mengusulkan sekitar 20-40 sektor jasa yang terikat perjanjian RCEP.

“Indonesia dan ASEAN meminta secara tegas hanya 7 sektor yang terikat perjanjian RCEP. Tujuannya adalah melindungi kepentingan nasional masing-masing negara karena ada regulasi-regulasi di dalam negeri yang tidak boleh diintervensi perjanjian regional. Ketujuh sektor itu masih akan dibahas dan dimatangkan secara detil dalam pertemuan selanjutnya,” ujarnya Iman.

Selain itu, para menteri mencatat status dan perkembangan perundingan RCEP di sektor lainnya, mendorong setiap negara untuk mengkaji ulang tingkat ambisinya sehingga ditemukan tingkat ambisi yang sama yang dapat disepakati oleh seluruh negara, tidak mengusulkan disiplin atau usulan baru dalam sisa perundingan dan terus meningkatkan berbagai upaya untuk dapat mencapai common ground yang disepakati oleh semua negara. Lebih lanjut para Menteri juga menyambut baik dibentuknya working group on Government Procurement dan Sub working group on trade remedies yang perkembangannya dilaporkan pada pertemuan ini.

Para menteri menegaskan bahwa RCEP akan menjadi blok perdagangan terbesar di dunia, mencakup sepertiga ekonomi dunia. RCEP merupakan proposal kerja sama antara 10 negara ASEAN (Brunei, Myanmar, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam) dengan Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru.

Total produk domestik bruto negara-negara yang tergabung dalam RCEP sebesar USD 23,8 triliun atau lebih besar dari Kerja sama Ekonomi Trans-Pasific (TPP) tanpa AS yang sebesar USD 10,2 triliun.