DPR Dukung Kebijakan Paket Ekonomi 16

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan optimis hasil kebijakan paket ekonomi 16 yang dikeluarkan oleh pemerintah mampu menyelesaikan hambatan dalam pelaksanaan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

"Saya melihat bahwa ujung dari kebijakan tersebut adalah terwujudnya pelayanan perizinan yang terintegrasi atau, dalam istilah pemerintah, disebut Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)," ujar Heri Gunawan kepada wartawan di Jakarta. Jumat (8/9).

Menurut Heri, PTSP yang ditetapkan melalui Undang Undang No. 25 Tahun 2009 mengatur tentang prinsip pemerintah yang baik dan menjadi korporasi yang efektif soal pelayanan kepada publik.

Undang-undang ini, kata Heri, sudah dimulai sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ditahun 2005.

"Sebetulnya PTSP itu bukan barang baru. Itu sudah dimulai sejak tahun 2005 di era Pak SBY, kemudian diperkuat dengan ditetapkannya UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik," terang Heri.

Selain membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik, Paket Ekonomi ke-16 ini juga untuk meningkatkan kualitas penyediaan dan menjamin pelayanan publik, salah satunya dalam perizinan.

"Jadi, kebijakan tersebut adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, termasuk perizinan," ujarnya.

Kendati demikian, Heri mengatakan harusnya pemerintah mengevaluasi kebijakan 15 paket ekonomi yang sebelumnya. Karena jika hal itu tidak dilakukan, maka pencapainya akan tidak jelas.

"Sebelum mengeluarkan Paket Kebijakan ke-16 ini, mestinya pemerintah melakukan evaluasi secara berkala terhadap 15 paket sebelumnya, lalu hasil evaluasi itu dilaporkan secara terbuka. Tanpa adanya evaluasi, maka 15 paket kebijakan sebelumnya tak begitu jelas capaiannya," ungkap Politisi Gerindra itu.

Seperi diketahui, paket kebijakan ekonomi ke-16 ini diluncurkan Presiden Joko Widodo. Paket tersebut berisikan tentang upaya percepatan penerbitan perizinan berusaha dari tingkat pusat hingga daerah.