Categories: HUMANIORAPENDIDIKAN

Implementasi Perpres PPK disebut Rawan Pungli

MONITOR, Jakarta – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai, Perpres No 85 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) rawan praktik pungli. Hal itu lantaran dalam Pasal 15 terdapat keterangan yang menyebutkan bahwa selain dari APBN dan APBD, pendanaan atas pelaksanaan PPK dapat bersumber dari masyarakat.

"Disinilah letak pungli akan sangat mudah dimainkan oleh sekolah dan komite sekolah. Yang sudah jelas-jelas dilarang ada pungutan saja masih sering terjadi, apalagi ada lampu hijau," kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji dalam siaran pers yang diterima MONITOR, Kamis (7/9).

Menurutnya, pungutan liar bisa saja terjadi dengan alasan penerapan PPK tersebut. "Atas dasar PPK, maka dengan mudah wali murid akan dikenakan beragam iuran untuk menunjang kegiatan PPK di sekolah," tukas Ubaid.

Untuk itu pihaknya menghimbau masyarakat, wali murid khususnya turut serta mengontrol jalannya Perpres tersebut. "Misalnya soal potensi dugaan praktik pungli dan juga penerapan kebijakan lima hari seminggu. Semua itu tak bisa diterapkan oleh pihak sekolah tanpa adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan dalam Perpres. Apabila ada penyelewengan dan penyalahgunaan, maka masyarakat dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Recent Posts

Santri MDT Sabilussalam Kampung Utan Raih Juara PORSADIN VII dari Kota hingga Nasional

MONITOR, Tangerang Selatan - Santri Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Sabilussalam Kampung Utan, Tangerang Selatan, menorehkan…

14 jam yang lalu

Sekjend PMII Nilai Prof Sufmi Dasco Ahmad Sosok Tepat Isi Kursi Wapres

MONITOR, Jakarta — Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menyikapi mundurnya Gibran Rakabuming…

14 jam yang lalu

H.M. Kahfi Kembali Terpilih Nakhodai PC GP Ansor Kota Depok Masa Khidmat 2026–2030

MONITOR, Depok - Rangkaian sidang pleno Konferensi Cabang (Konfercab) V Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota…

2 hari yang lalu

Perkuat Riset Kebijakan Pesantren, Kemenag Gandeng Pusat Kajian Kepesantrenan di Tujuh UIN

MONITOR, Jakarta - Tujuh kepala pusat kajian kepesantrenan dari tujuh Universitas Islam Negeri (UIN) siap…

2 hari yang lalu

QUTB GLOBAL Serukan Konsolidasi Nasional: Kepentingan Bangsa Harus di Atas Segalanya

MONITOR, JAKARTA - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dinilai…

3 hari yang lalu

Ajak Publik Bijak Sikapi Dinamika Politik, Rektor UIN Jakarta: Utamakan Kepentingan Bangsa dan Stabilitas Nasional

MONITOR, Ciputat - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Asep Saepudin Jahar.,MA.,Ph.D…

3 hari yang lalu