Komisi III DPR akan Polisikan Ketua KPK

MONITOR, Jakarta – Komisi III DPR RI berencana akan melaporkan Ketua KPK Agus Raharjo, yang telah mengancam akan menjerat seluruh Anggota Pansus Hak Angket KPK DPR dengan Pasal 21 UU Tipikor, karena dianggap menghalang-halangi proses penanganan kasus KTP-el.

Anggota Komisi III DPR RI yang juga anggota Pansus Angket KPK Asrul Sani memastikan rencana tersebut semakin menguat di internal Komisi III DPR, karena aksi Agus Raharjo dinilai abuse of power seorang pimpinan institusi penegak hukum di Indonesia.

"Di Komisi III DPR RI semakin berkembang diskusi wacana untuk melaporkan Ketua KPK Agus Raharjo Ke Bareskrim Polri, ada pasalnya," kata Arsul Sani kepada wartawan, senin (04/8/2017) di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta.

Asrul menambahkan Aksi dan Tindakan Agus Raharjo ini, juga dipastikan tidak sejalan dengan garis kebijakan Presiden Joko Widodo, yang memastikan tidak ada lembaga negara yang absolute dan tidak bisa dikontrol.

"Sebetulnya Pak Jokowi sudah mengingatkan KPK dalam pidatonya 16 Agustus 2017 lalu, dimana beliau mengatakan bahwa tidak ada lembaga yang absoluteatau tidak bisa dikontrol," ujarnya.

Politisi PPP ini  mempersoalkan gaya komunikasi Pimpinan KPK khususnya Agus Raharjo yang tidak seperti Pimpinan Penegak Hukum lainnya, contohnya seperti Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian.

Menurutnya,  Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian sangat kooperatif dengan siapapun, khususnya DPR RI. Beliau selalu menerima dan mencari jalan keluar untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya penegakan hukum di Indonesia. Bahkan, pada posisi Polri tersudut sekalipun akibat beberapa persoalan, Kapolri selalu melakukan komunikasi, bukan balik mengancam.

"Kalo mau ngancem-ngancem, Pak Kapolri tentu lebih bisa karena punya 425 ribu pasukan dengan berbagai senjata api, tapi beliau tidak pernah mengancam seperti Ketua KPK Agus Raharjo,” tegas Asrul Sani.