Jawab Pembatasan Motor, KTI Usulkan Izin Melintas Bagi Motor Tertentu

MONITOR, Jakarta – Komunitas Transportasi Indonesia (KTI) mengusulkan pemerintah memberi izin melintas bagi motor tertentu dalam menyikapi rencana pembatasan sepeda motor di kawasan Thamrin-Sudirman dan Rasuna Said, Jakarta. Pasalnya, menurut Ketua Presidium KTI, Musa Emyus, tidak semua motor layak dibatasi dalam rencana pembatasan tersebut.

“Pemerintah harus jeli melihat klasifikasi motor. Penggunaan motor mana yang paling dianggap sebagai biang kemacetan,” ucapnya.

Musa menjelaskan ada dua jenis sepeda motor yang melintas di Jakarta. Pertama, sepeda motor untuk keperluan mobilitas barang dan dokumen. Sementara, yang kedua, sepeda motor orang pribadi yang bepergian ke kantor. Dirinya beranggapan sepeda motor orang pribadi memang layak dibatasi karena pada wilayah tertentu, angkutan umumnya memang sudah cukup tersedia.

“Roda dua untuk bepergian ke kantor di Thamrin-Sudirman dan Rasuna Said sebaiknya memang dilarang. Disana kan angkutan umumnya sudah banyak tersedia,” sambungnya.   

Karena itu, KTI pun meminta pemerintah tidak membatasi motor yang mengangkut dokumen dan barang. KTI justru mengusulkan pemerintah memberi izin melintas bagi sepeda motor untuk penggunaan ini. “Dalam rencana pembatasan motor, pemerintah sebaiknya tidak membatasi motor untuk mobilitas dokumen dan barang. Pemerintah justru harus mengeluarkan ijin melintas untuk mereka,” tandasnya.

Caranya, menurut Musa, pemerintah hanya cukup meminta para pengguna motor ini untuk mendaftar izin melintas di Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Dengan sistem teknologi QR, pengemudi yang sudah memiliki izin pun dapat melintasi wilayah yang dibatasi penggunaan kendaraan bermotor. “Secara otomatis akan terbaca di smartphone masing-masing driver yang memiliki izin melintas,”    

Melalui model ini, Musa pun mengklaim pemerintah dapat mengontrol perilaku pengemudi sepeda motor bila melanggar ketentuan. Bahkan, lewat aplikasi tersebut, Polda Metro Jaya akan lebih mudah menindak motor yang tidak memiliki izin melintas.