Indonesia Diminta Putuskan Hubungan Diplomatik dan Tarik Dubes dari Myanmar

MONITOR, Jakarta – Pembantaian yang dilakukan oleh junta militer terhadap etnis Rohingya di Myanmar memicu reaksi keras dari Pengurus Pusat Satuan Relawan Indonesia Raya (PP Satria). Organisasi sayap Partai Gerindra ini mengecam tindakan tersebut dan meminta agar PBB turun tangan menangani masalah ini.

"Tragedi terhadap etnis Rohingya merupakan tragedi kemanusiaan. Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) ," kata Ketua Umum PP Satria, Moh. Nizar Zahro di Jakarta, Sabtu (2/9).

Karenanya, politisi yang juga anggota DPR RI ini meminta agar PBB menekan Myanmar secara politik dengan menghukum Myanmar. Karena Myanmar sudah melakukan kejahatan kemanusiaan secara brutal.

"Dan pemerintah Indonesia harus bisa melakukan sikap tegas dalam bentuk tekanan politik luar negeri juga dengan cara memutus hubungan diplomatik serta menarik dubes Indonesia di Myanmar serta memulangkan dubes Myanmar di Indonesia," ungkapnya

Ditambahkannya, tragedi Rohingya sudah berlangsung cukup lama. Namun seolah dunia tidak bisa berbuat apa – apa. Bahkan organisasi ASEAN yang di dalamnya juga ada Myanmar, tidak mendapatkan hukuman apa apa.

"Harusnya dengan tragedi kemanusiaan yang brutal ini, Myanmar dikeluarkan dari keanggotaan ASEAN. Indonesia harus mampu mempeloporinya dan meminta negara-negara lain untuk juga memutus hubungan diplomatik dengan Myanmar," paparnya

Nizar juga menyorot Aung San Syu Kyi yang meraih nobel perdamaian. Menurutnya gelar sebagai peraih nobel perdayaman perlu dicabut. Sebab saat ini ketika Syu Kyi memimpin Myanmar tidak ada resolusi konflik atas tragedi yang menimpa etnis rohingya.