MONITOR, Sukabumi – Pro – kontra terkait Pansus Hak Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berlanjut. Publik pun menjadi bertanya-tanya bagaimana sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyikapinya.
Di sela waktu lawatannya ke daerah, Jokowi sempat memberi tanggapan, pihaknya enggan ikut campur dengan urusan ini. Pasalnya, Jokowi tidak mau disebut melakukan intervensi kekuasaan.
"Saya tidak ingin mencampuri. Nanti ada yang ngomong intervensi," ujar Jokowi di Sukabumi, Jawa Barat, pada Kamis (31/8).
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa hak angket merupakan wilayah kewenangan DPR sebagai lembaga legislatif. Sehingga, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur.
"Pansus KPK wilayahnya DPR, wilayah legislatif. Itu haknya DPR. Pansus haknya DPR. Angket haknya DPR," terang Presiden Jokowi.
MONITOR, Yogyakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menekankan pentingnya penguatan kompetensi dan kemampuan…
MONITOR, Vientiane, Laos – Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Menteri Kelautan dan Perikanan RI…
MONITOR, Medan - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk melindungi para…
MONITOR, Medan – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperkuat upaya pemulihan ekonomi…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi…
MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya berbicara soal pentingnya revisi Undang-Undang…