MONITOR, Jakarta – Program Keluarga Harapan (PKH) yang digagas Kementerian Sosial masih belum menyentuh elemen masyarakat secara tepat sasaran. Hal itu menurut anggota Komisi VIII DPR Itet Tridjajati, karena berkaitan dengan pengakurasian data kependudukan.
Itet menyatakan data kependudukan yang akurat menjadi landasan agar PKH tepat sasaran. "Pendataan penduduk merupakan persoalan utama yang selalu menjadi sorotan. Karena jika tidak tepat, hal ini bisa berpengaruh pada rencana anggaran dan kebijakan," ujar Itet kepada wartawan, usai meninjau pelaksanaan PKH di Kantor Dinas Sosial Provinsi Lampung, Senin (28/8).
Politikus asal Tasikmalaya ini menambahkan, pendataan penduduk yang selama ini dilakukan BPS masih amburadul. Oleh sebab itu, perlu dibantu RT/RT setempat. Tujuannya kata Itet, agar data yang dihasilkan lebih akurat
"Pendataan itu terus terang amburadul. Data yang dikeluarkan oleh BPS tersebut, bukan dilakukan dalam bentuk sweeping melainkan survey. Survey tersebut tidak dilakukan satu persatu individu sehingga hasilnya kurang tepat. Alangkah baiknya jika RT/RW setempat juga dilibatkan," tegasnya.
Selanjutnya Politikus dapil Lampung ini berharap, agar Lampung menjadi provinsi pertama yang bisa menerapkan keakuratan data penduduk supaya bisa dicontoh provinsi lain.
"Saya berharap comprehensive data evacuation bisa dilakukan di Lampung agar bisa menjadi contoh bagi provinsi lain," imbuhnya.
MONITOR, Jakarta - Tim U-20 Indonesia kembali menjalani pemusatan latihan (TC) di Jakarta mulai Minggu…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas hari ini, Senin (29/04/2024)melantik Rektor Institut Agama…
MONITOR, Jakarta – Pertamina Group berhasil memboyong 8 penghargaan pada ajang Festival Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan…
MONITOR, Pemalang - Koordinator Nasional Pergerakan Jiwa Nusantara (KORNAS PJN) menggelar acara doa bersama dan…
MONITOR, Jakarta - Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) merespons soal isu pelarangan…