MONITOR, Ciputat – Wacana mengenai Full Day School (FDS) yang dikeluarkan melalui Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 sudah membahana di seluruh negeri. Berbagai penolakan keras dilakukan oleh masyarakat. Ormas-ormas dan oragnaisasi mahasiswa juga turut menyuarakan aspirasi penolakan. Salah satunya adalah organisasi mahasiswa, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di berbagai daerah.
Menanggapi situasi nasional tersebut, Ketua Umum PMII Cabang Ciputat, Abdurrahman Wahid, turut melontarkan penolakan terhadap kebijakan Muhadjir Effendy selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dirinya mengungkpakan bahwa pemerintah diharapkan untuk mengkaji betul keputusan mengenai Full Day School ini. Aspirasi masyarakat haruslah didengarkan karena merekalah yang merasakan dampak dari setiap kebijakan pemerintah.
“Sungguh sangat kami sayangkan apa yang menjadi keputusan Mendikbud tentang Full Day School. Masyarakat tidak akan berteriak menolak bila kebijakan tersebut memberikan manfaat. Tapi, di berbagai sudut daerah, menyatakan untuk menolak. Selaku perwakilan dari pengurus PMII Cabang Ciputat, kami mengecam dan menolak kebijakan Full Day School,” Tegas Wahid melalui siaran pers yang diterima Monitor, Minggu (27/8).
Kebijakaan tersebut tentu akan sangat mempengaruhi proses regenerasi bagi organisasi-organisasi yang berbasis kaderisasi. Apalagi melihat fenomena generasi saat ini yang cenderung sangat apatis terhadap organisasi ekstra kampus semisal PMII. Sejatinya, PMII yang berlandaskan Ahlussunnah Wal Jamaah, merupakan tameng bagi mahasiswa agar tak terjerembab masuk ke paham-paham radikal. FDS juga berpotensi menumbuhkan bibit-bibit baru untuk gerakan-gerakan intoleransi dan radikalisme.
Oleh karena itu, PMII Cabang Ciputat menggelar acara Bedah Kaderisasi bertema “PMII Ciputat : Poros Kaderisasi” di aula Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Minggu (27/08/2017). Acara tersebut akan digelar dalam empat sesi, yaitu sesi pertama akan membahas pola rekrutmen kaderisasi pada generasi milenial. Kemudian akan dilanjutkan ke sesi kedua yakni sistem kaderisasi berbasis profesi dan lokalitas budaya. Sesi ketiga mengenai kaderisasi berbasis riset data dan sesi yang terakhir akan mengupas perihal merumuskan pola kaderisasi sesuai dengan kebutuhan zaman.
“Outputnya adalah adanya pembaharuan pola dan sistem kaderisasi yang ada selama ini karena perubahan zaman. Ditambah, minat mahasiswa saat ini cenderung menurun untuk bergabung di PMII. Apalagi ini Mendikbud berulah soal kebijakan Full Day School. Sangat jelas sekali bahwa pemerintah hendak mendongkrak para pemuda bangsa untuk fokus pada belajar dengan tuntutan yang tak masuk akal serta pelan-pelan membunuh kaderisasi organisasi masyarakat ataupun organisasi mahasiswa,” Ujar Wahid.
MONITOR, Makkah - Kementerian Haji dan Umrah RI melalui Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab…
MONITOR, Bogor - Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP)…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menekanankan pentingnya antisipasi untuk mencegah Indonesia menjadi…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin pembukaan masa sidang DPR RI. Saat…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menyoroti kelangkaan Bahan…