Categories: HUMANIORAPENDIDIKAN

Melalui Bedah Kaderisasi, PMII Ciputat akan Sepakati Tolak FDS

MONITOR, Ciputat – Wacana mengenai Full Day School (FDS) yang dikeluarkan melalui Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 sudah membahana di seluruh negeri. Berbagai penolakan keras dilakukan oleh masyarakat. Ormas-ormas dan oragnaisasi mahasiswa juga turut menyuarakan aspirasi penolakan. Salah satunya adalah organisasi mahasiswa, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di berbagai daerah.

Menanggapi situasi nasional tersebut, Ketua Umum PMII Cabang Ciputat, Abdurrahman Wahid, turut melontarkan penolakan terhadap kebijakan Muhadjir Effendy selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dirinya mengungkpakan bahwa pemerintah diharapkan untuk mengkaji betul keputusan mengenai Full Day School ini. Aspirasi masyarakat haruslah didengarkan karena merekalah yang merasakan dampak dari setiap kebijakan pemerintah.

“Sungguh sangat kami sayangkan apa yang menjadi keputusan Mendikbud tentang Full Day School. Masyarakat tidak akan berteriak menolak bila kebijakan tersebut memberikan manfaat. Tapi, di berbagai sudut daerah, menyatakan untuk menolak. Selaku perwakilan dari pengurus PMII Cabang Ciputat, kami mengecam dan menolak kebijakan Full Day School,” Tegas Wahid melalui siaran pers yang diterima Monitor, Minggu (27/8).

Kebijakaan tersebut tentu akan sangat mempengaruhi proses regenerasi bagi organisasi-organisasi yang berbasis kaderisasi. Apalagi melihat fenomena generasi saat ini yang cenderung sangat apatis terhadap organisasi ekstra kampus semisal PMII. Sejatinya, PMII yang berlandaskan Ahlussunnah Wal Jamaah, merupakan tameng bagi mahasiswa agar tak terjerembab masuk ke paham-paham radikal. FDS juga berpotensi menumbuhkan bibit-bibit baru untuk gerakan-gerakan intoleransi dan radikalisme.

 

Oleh karena itu, PMII Cabang Ciputat menggelar acara Bedah Kaderisasi bertema “PMII Ciputat : Poros Kaderisasi” di aula Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Minggu (27/08/2017). Acara tersebut akan digelar dalam empat sesi, yaitu sesi pertama akan membahas pola rekrutmen kaderisasi pada generasi milenial. Kemudian akan dilanjutkan ke sesi kedua yakni sistem kaderisasi berbasis profesi dan lokalitas budaya. Sesi ketiga mengenai kaderisasi berbasis riset data dan sesi yang terakhir akan mengupas perihal merumuskan pola kaderisasi sesuai dengan kebutuhan zaman.

 

“Outputnya adalah adanya pembaharuan pola dan sistem kaderisasi yang ada selama ini karena perubahan zaman. Ditambah, minat mahasiswa saat ini cenderung menurun untuk bergabung di PMII. Apalagi ini Mendikbud berulah soal kebijakan Full Day School. Sangat jelas sekali bahwa pemerintah hendak mendongkrak para pemuda bangsa untuk fokus pada belajar dengan tuntutan yang tak masuk akal serta pelan-pelan membunuh kaderisasi organisasi masyarakat ataupun organisasi mahasiswa,” Ujar Wahid.

Recent Posts

Komisi IV DPR RI Dukung Penguatan Laboratorium Veteriner Kementan untuk Antisipasi Dampak El Nino pada Subsektor Peternakan

MONITOR, Banjarbaru – Komisi IV DPR RI mendukung langkah Kementerian Pertanian (Kementan) dalam memperkuat kesiapsiagaan subsektor…

26 menit yang lalu

Wamenhaj: ASN Kemenhaj Harus Jaga Integritas, Hentikan Praktik Menjadikan Jemaah sebagai Komoditas

MONITOR, Jakarta — Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa seluruh aparatur Kementerian…

31 menit yang lalu

JPPI: SPMB 2026 Masih Gagal Menjamin Hak Pendidikan Anak

MONITOR, Jakarta – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 kembali menuai kritik. Jaringan Pemantau…

11 jam yang lalu

Kampanye Produk Dalam Negeri, Kemenperin Ajak Masyarakat Pakai Peralatan Sekolah Lokal

MONITOR, Jakarta - Menyambut tahun ajaran baru 2026/2027, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengajak masyarakat untuk semakin…

14 jam yang lalu

Gus Hery Silaturahim ke Murid Langsung KH Hasyim Asy’ari, Mohon Doa Restu Ikhtiar Maju sebagai Ketua Umum PBNU

MONITOR, Bangka Belitung – Suasana hangat dan penuh kekhidmatan menyelimuti kediaman Mbah Sarmidi Mangunwilogo Cokrodiningrat,…

15 jam yang lalu

Komisi II DPR Sebut RUU Adminduk Pertegas Transformasi Layanan, NIK Akan Jadi Identitas Tunggal

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengungkap bahwa Rancangan perubahan UU…

17 jam yang lalu