MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR,Ono Surono menyayangkan penetapan Ketua Front Nelayan Indonesia, Rusdiannto oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik atas laporan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti.
“Sebagai Menteri Kalautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti telah mengeluarkan paket kebijakan yang kontrovesial yang dibuktikan adanya penolakan-penolakan rakyat baik secara tertulis, melalui diskusi, Rapat Dengar Pendapat di DPR, seminar, FGD, Workshop maupun aksi unjuk rasa terhitung sejak Februari 2015 sampai dengan sekarang,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima wartawan, Jumat(25/8).
Menurut, Ono, hal – hal yang disampaikan Rusdianto terkait dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti beserta dampaknya baik secara langsung maupun melalui media massa dan media sosial merupakan kondisi berdasarkan fakta-fakta di lapangan dan sangat lazim dilakukan oleh organisasi perikanan yang dipastikan sedang melalukan advokasi kepada anggotanya.
“Bila ada kritik dan pendapat yang dianggap berlebihan maka itu semata-mata karena Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tidak pernah membuka ruang dialog dan diskusi secara tuntas, yang seharusnya sebagai pejabat publik selalu memberi ruang dialog dalam bentuk konsultasi publik sebelum mengeluarkan kebijakan,” tegasnya.
