MONITOR, Jakarta – Era bunga murah Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 9 persen yang berada di depan mata, menjadi tantangan tersendiri bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Pasalnya, sebagai salah satu lembaga keuangan mikro, kondisi tersebut praktis membuat KSP harus beradaptasi dalam menyalurkan pembiayaannya.
Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Yuana Sutyowati mengatakan KSP memang harus semakin efisien mengelola layanan kredit mikro. Sebab dengan fakta operasional yang relatif besar, koperasi tak boleh mempertahankan model penyaluran berbiaya tinggi. "Tak bisa dibantah, overhead Koperasi memang tinggi," ujarnya.
Tak ayal, Yuana menyarankan Koperasi untuk merampingkan prosedur dan kelembagaan penyaluran kredit. Dengan melakukan itu, menurut Yuana, koperasi pasti akan menemukan diferensiasinya dengan lembaga keuangan yang lain.
Senada dengan hal itu, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UMKM, Agus Muharram juga mengingatkan koperasi untuk tidak mematok bunga tinggi. Sebab, dengan dukungan modal dari LPDB-KUKM, harus ada batas bunga yang dibebankan kepada anggota. "Karena sudah dapat bunga murah dari LPDB 7 persen, batas bunga tertinggi 18 persen," tuturnya.
Saat ini, berdasar data Kementerian Koperasi dan UKM 2017, keberadaan KSP berjumlah 20.013 unit. Dengan jumlah tersebut, tercatat ada 12,05 juta orang anggota dan Sisa Hasil Usaha (SHU) senilai Rp 1,087 triliun.
MONITOR, Depok - Rangkaian sidang pleno Konferensi Cabang (Konfercab) V Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota…
MONITOR, Jakarta - Tujuh kepala pusat kajian kepesantrenan dari tujuh Universitas Islam Negeri (UIN) siap…
MONITOR, JAKARTA - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dinilai…
MONITOR, Ciputat - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Asep Saepudin Jahar.,MA.,Ph.D…
MONITOR, YOGYAKARTA – Krisis ekologis dan persoalan lingkungan kontemporer yang kian kompleks menuntut solusi nyata…
MONITOR, Jakarta — Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum Republik Indonesia, menyelenggarakan…